Sepakati Pemerintahan Sipil Teknokrat untuk Transisi, Militer Sudan Bebaskan PM Abdalla Hamdok

JAKARTA - Militer Sudan membebaskan Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Hari Minggu, berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik setelah berminggu-minggu kerusuhan mematikan yang dipicu oleh kudeta.

Kendati demikian, unjuk rasa masih berlangsung, menolak kesepakatan apa pun yang melibatkan tentara. Di bawah perjanjian yang ditandatangani dengan pemimpin militer Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, PM Hamdok, yang pertama kali ditunjuk setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir dalam pemberontakan 2019, akan memimpin pemerintahan sipil teknokrat untuk masa transisi.

Kesepakatan itu menghadapi tentangan dari kelompok-kelompok pro-demokrasi yang menuntut pemerintahan sipil penuh sejak penggulingan Bashir, serta marah dengan kematian puluhan pengunjuk rasa sejak kudeta 25 Oktober.

Sebagai pahlawan gerakan protes, PM Hamdok dengan cepat menjadi penjahat bagi sebagian orang.

"Hamdok telah menjual revolusi," teriak pengunjuk rasa setelah kesepakatan diumumkan, mengutip Reuters 22 November. Asosiasi Profesional Sudan (SPA), kelompok protes terkemuka, menyebutnya "berbahaya".

Sementara, PM Abdalla Hamdok mengatakan pada Hari Minggu kesepakatan politik yang dia tandatangani dengan militer memberinya kebebasan penuh dalam membentuk pemerintahan teknokrat.

"Kami sepakat untuk mengadakan pemilihan sebelum Juli 2023," ujarnya seperti dikutip Al Jazeera.

Puluhan ribu orang bergabung dalam aksi unjuk rasa yang dijadwalkan di ibu kota, Khartoum, dan kota kembarnya Omdurman dan Bahri. Pasukan keamanan menembakkan peluru dan gas air mata untuk membubarkan mereka, kata saksi. Seorang pengunjuk rasa berusia 16 tahun di Omdurman meninggal karena luka tembak, kata Komite Sentral Dokter Sudan.

"Hamdok telah mengecewakan kami. Satu-satunya pilihan kami adalah jalan (unjuk rasa)," kata Omar Ibrahim, seorang pengunjuk rasa berusia 26 tahun di Khartoum.

Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Uni Eropa, Kanada dan Swiss menyambut baik pembebasan PM Hamdok dan dalam pernyataan bersama, mendesak pembebasan tahanan politik lainnya. PBB juga menyambut baik kesepakatan Hari Minggu

Kekuatan Barat telah mengutuk pengambilalihan bulan lalu dan menangguhkan bantuan ekonomi ke Sudan, yang telah berusaha untuk pulih dari krisis ekonomi yang mendalam.

Kudeta itu memicu demonstrasi massal menentang militer, dengan petugas medis yang bersekutu dengan gerakan protes mengatakan pasukan keamanan telah membunuh 41 warga sipil dalam penumpasan yang semakin keras.

PM Hamdok mengatakan dia setuju dengan kesepakatan itu, untuk mencegah lebih banyak korban.

"Darah Sudan sangat berharga. Mari kita hentikan pertumpahan darah dan arahkan energi pemuda untuk pembangunan dan pembangunan," ujarnya pada upacara penandatanganan yang disiarkan di televisi pemerintah.

Sementara itu, Jenderal Burhan mengatakan kesepakatan itu akan inklusif. "Kami tidak ingin mengecualikan siapa pun kecuali, seperti yang telah kami sepakati, Partai Kongres Nasional," tukasnya, merujuk pada mantan partai penguasa Bashir.

Namun kesepakatan itu tidak menyebutkan Forces of Freedom and Change (FFC), koalisi sipil yang berbagi kekuasaan dengan militer sebelum kudeta. Sejumlah orang pada upacara penandatanganan memiliki hubungan politik dengan Bashir.

FFC mengatakan tidak mengakui kesepakatan apa pun dengan militer. Partai Kongres Sudan, anggota FFC terkemuka, yang beberapa pemimpinnya ditahan, menggambarkan PM Hamdok bergabung dengan kesepakatan itu sebagai "tidak sah dan tidak konstitusional" dan memberikan perlindungan politik untuk kudeta.

Beberapa komite perlawanan yang telah mengorganisir protes juga mengeluarkan pernyataan yang menolak kesepakatan apa pun dengan militer.

Untuk diketahui, PM Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah ketika militer Sudan merebut kekuasaan, menggagalkan transisi menuju pemilihan umum pada tahun 2023. Militer membubarkan Kabinet PM Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang disepakati setelah Bashir digulingkan.

Politisi Omer Eldigair, Yasir Arman, Ali Alrayah Alsanhouri dan Siddig al-Mahdi akan dibebaskan pada Minggu malam, kata sumber pemerintah. Hanya Arman yang termasuk di antara mantan pejabat yang menjabat, banyak di antaranya telah terlibat perang kata-kata dengan para pemimpin militer sebelum kudeta.

Di bawah kesepakatan Hari Minggu, deklarasi konstitusional yang dibuat antara militer dan warga sipil pada 2019 akan tetap menjadi dasar dalam pembicaraan lebih lanjut.

"Pemerintah berikutnya akan fokus pada isu-isu terbatas, terutama transisi demokrasi," tukas PM Hamdok.