Duet Jenderal Pimpin Dewan Transisi Sudan, Barat: Ini Memperumit Pengembalian Demokrasi

JAKARTA - Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya menyatakan keprihatinan besar pada Hari Jumat, atas penunjukan dewan transisi Sudan yang baru oleh jenderal yang memimpin kudeta bulan lalu, dengan mengatakan itu memperumit upaya untuk memulihkan transisi ke demokrasi.

Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Uni Eropa dan Swiss juga mendesak dinas keamanan untuk menghormati hak kebebasan berbicara "tanpa takut akan kekerasan atau penahanan", menjelang protes yang direncanakan digelar pada Sabtu ini oleh para kritikus langkah tentara.

Negara Bagian Khartoum di Sudan mengatakan akan menutup semua, kecuali tiga jembatan di seberang sungai Nil pada tengah malam menjelang demonstrasi pada Hari Sabtu, Sudan TV melaporkan, mengumumkan apa yang merupakan langkah rutin untuk memperketat keamanan sebelum demonstrasi.

Panglima Militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dilantik pada hari Kamis sebagai kepala Dewan Berdaulat baru, yang menggantikan badan pembagian kekuasaan yang dia bubarkan bulan lalu dalam pengambilalihan yang menggagalkan transisi Sudan ke pemerintahan sipil.

Sementara, Kepala Pasukan Dukungan Cepat paramiliter yang kuat di Sudan, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, dilantik sebagai wakilnya.

Langkah tentara merusak komitmennya untuk menegakkan pengaturan transisi yang mengharuskan warga sipil di dewan, untuk dicalonkan oleh Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan, sebuah koalisi yang telah berbagi kekuasaan dengan tentara sejak 2019, sebuah pernyataan bersama oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain. dikatakan.

"Ini memperumit upaya untuk mengembalikan transisi demokrasi Sudan ke jalurnya", kata mereka, seraya menambahkan langkah itu "melanggar" kesepakatan yang mengatur transisi, seperti mengutip Reuters 13 November.

"Kami sangat mendesak terhadap langkah-langkah eskalasi lebih lanjut," sambung negara-negara Barat dalam pernyataannya.

Di Jenewa, pejabat tinggi hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet menunjuk Adama Dieng, mantan penasihat PBB untuk pencegahan genosida, guna memantau situasi hak asasi manusia yang berkembang di Sudan. Masa jabatannya akan berakhir ketika pemerintah yang dipimpin sipil dipulihkan, kata pernyataan PBB.

Sementara, Abdalla Hamdok, perdana menteri yang digulingkan dalam kudeta 25 Oktober, masih dalam tahanan rumah. PM Hamdok telah menuntut pembebasan warga sipil dan kembali ke transisi yang dimulai setelah penggulingan otokrat Omar al-Bashir pada 2019.

Sebelumnya, Volker Perthes, perwakilan khusus PBB untuk Sudan, mengatakan langkah sepihak tentara pada Hari Kamis, "membuat semakin sulit untuk kembali ke tatanan konstitusional".

Mengacu pada demonstrasi yang direncanakan Hari Sabtu, Perthes juga meminta pasukan keamanan untuk menahan diri sepenuhnya dan menghormati hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi.

Untuk diketahui, pasukan keamanan menembak mati tiga orang selama protes besar terakhir terhadap pengambilalihan pada 31 Oktober. Secara total, 15 pengunjuk rasa telah tewas sejak kudeta.