Sekjen PDIP Sebut Penguatan Kelembagaan Parpol Wujudkan Perdamaian Dunia
Situasi seminar internasional bertema Partai Politik dan Demokrasi, dengan sub tema Peran Partai Politik Dalam Mempromosikan Keadilan dan Perdamaian Dunia

Bagikan:

JAKARTA - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partai politik (parpol) harus memperkuat kelembagaan partainya agar bisa berperan mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia sebagai tujuan bernegara.

"Dua faktor utama kelembagaan parpol yang memengaruhi adalah kepemimpinan strategis serta basis ideologi partai tersebut," kata Hasto saat memaparkan hasil risetnya dalam Seminar Internasional bertema Partai Politik dan Demokrasi, dengan subtema Peran Partai Politik Dalam Mempromosikan Keadilan dan Perdamaian Dunia (The Political Parties Roles in Promoting The World Peace Justice), di Yogyakarta, Senin 4 Juli.

Doktor Ilmu Pertahanan Unhan ini mengatakan parpol harus memahami tujuan bernegara dan saripati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk dunia sehingga setiap parpol sadar bahwa harus menjalankan peran strategis dalam perjuangan mewujudkan tatanan dunia baru sebagaimana telah dirintis Bung Karno.

"Dalam konteks itu, kepemimpinan strategis dengan muatan ideologi menentukan peran aktif dalam perjuangan keadilan dan perdamaian dunia," kata Hasto yang saat ini menjadi kandidat doktor di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia seperti dikutip dalam siaran persnya.

Di sekolah itu Hasto dibimbing Prof. Satya Arinanto dan DR. Hanief Saha Ghafur. Tema seminar itu sejalan dengan kajian yang ditelitinya.

"Hasil survei kognisi masyarakat menunjukkan bahwa tanpa kepemimpinan, ideologi, kultur, dan institusionalisasi, maka parpol dapat terseret dalam kontestasi yang dapat mengaburkan identitas dan platform partai. Parpol tidak akan sempat memikirkan hal strategis termasuk politik internasionalnya," paparnya.

Pengamat militer dan politik Connie Rahakundini Bakrie menjelaskan bagaimana para "founding fathers" Indonesia telah memproyeksikan tujuan bernegara dalam kancah internasional.

Menurut dia, demokrasi yang dikampanyekan Soekarno dan pendiri bangsa saat itu tidak serta merta "copypaste" demokrasi ala Barat yang cenderung menguntungkan kaum borjuis serta menjadi wadah tumbuhnya kapitalisme.

Dia sepakat apabila parpol di Indonesia saat ini perlu melihat kembali pemikiran dan strategi para pendiri bangsa yang ternyata masih aktual dan futuristik atau melampaui zamannya.

"Diperlukan gerakan negara untuk revisit kekuatan berpikir futuristik Presiden Soekarno menuju To Build The World A New Edisi II," kata Connie.

Pembicara lainnya dalam seminar itu Prof. Satya Arinanto yang menjelaskan sejarah partai politik di Indonesia.

Jika dahulu pada Orde Baru ada pembatasan partai politik, katanya, maka pasca-Reformasi 1998 hal itu sudah dihapus sehingga sudah terbangun kondisi bagi partai politik di Indonesia untuk memperkuat institusionalisasi atau kelembagaannya.

"Selama era Reformasi, 'state governance' melalui pemberdayaan partai politik menjadi lebih demokratis bila dibanding dengan kondisi selama Orde Baru," kata Satya.

Ketua KPU periode 2016-2021 Arief Budiman menambahkan peran partai politik penting dalam melembagakan demokrasi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu presiden, pileg, dan pilkada.

Peran strategis parpol, katanya, dibutuhkan dalam proses kaderisasi untuk pengisian jabatan politik.

"Pendidikan politik untuk rakyat sangat penting. Sejatinya, politik itu untuk rakyat, bukan untuk politisi. Menjadikan rakyat cerdas untuk memilih menjadi kuncinya," kata Arief.