JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir ada partai politik hobi impor pangan. Willy mengimbau agar PDIP tak menebar narasi permusuhan.
Menurutnya, sesama partai politik harus mengedepankan gotong royong dan perkawanan. Willy khawatir, jika sesama parpol saling melempar kegaduhan maka nanti partai tersebut justru tak punya teman.
"Iya gini katanya kita gotong royong, kalau gotong royong terus menebar narasi permusuhan siapa yang menggigit cabe dia yang kepedesan lah. Nanti jangan-jangan enggak ada yang mau berkawan sama dia," ujar Willy di NasDem Tower, Jumat, 3 Februari.
Wakil Ketua Baleg DPR itu pun mengingatkan, bahwa Presiden pertama RI Soekarno mengajarkan anak cucu bangsa untuk bersama-sama dan bergotong royong. Jika tidak, bangsa Indonesia akan terpecah belah karena terus bermusuhan.
"Enggak boleh kita hidup ini arogan-arogan. Kalau kita dengan gotong royong, kurang dan lebih kita bersama-sama. Gitu dong, baru itu Soekarnois. Kalau enggak itu, ya gimana kita permusuhan terus," kata Willy.
Sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) menyindir ada partai yang hobi impor pangan. Awalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia harusnya bisa berdaulat di bidang pangan. Apalagi banyak produksi, seperti bibit padi hingga kedelai yang dihasilkan oleh anak bangsa.
Hal itu dikatakannya saat membuka Seminar Nasional Daulat Pangan Wujudkan Kesejahteraan Petani dan Konsolidasi Progam Mari Sejahterakan Petani (MSP) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri petani dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
"Kalau kita punya spirit Indonesia berdaulat di bidang pangan, berdikari di bidang pangan maka tanpa melalui impor seharusnya kita bisa memproduksi pangan oleh anak-anak bangsa, petani-petani di Indonesia," kata Hasto dalam sambutannya, Jumat, 3 Februari.
Hasto menyebut banyak anak bangsa yang berhasil menciptakan bibit untuk dimanfaatkan petani. Salah satunya, bibit padi MSP 65 yang bisa dipanen selama 65 hari.
Hanya saja, PDIP tak bisa berbuat banyak terkait penggunaan bibit buatan anak bangsa. Penyebabnya, tiap keputusan di pemerintahan harus diambil dari berbagai partai yang sering berbeda kepentingan.
"Di situlah kita berhadapan dengan platform partai yang berbeda. Ada partai yang hobinya mengimpor pangan," tegasnya.
BACA JUGA:
"Beberapa waktu lalu yang namanya minyak goreng ada yang dikorupsi, yang namanya garam saja yang dikorupsi," sambung Hasto.