BKSAP DPR: Indonesia Harus Jadi Jembatan Perdamaian Rusia-Ukraina

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Gilang Dhielafararez, mendukung upaya pemerintah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow usai mengikuti Konferensi Tingkat-Tinggi (KTT) G7 di Jerman sebagai negara tamu. 

Gilang berharap pemerintah Indonesia bisa menjembatani Rusia dan Ukraina untuk berdamai. 

“Indonesia harus menjadi jembatan perdamaian bagi Rusia dan Ukraina yang tengah berkonflik. Sebagai negara yang memiliki cita-cita luhur, kita harus terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia,” ujar Gilang, Kamis, 23 Juni. 

Menurut Gilang, langkah diplomasi perdamaian tersebut sejalan dengan politik bebas aktif Indonesia. Apalagi, Indonesia memegang presidensi G20 tahun ini. "Indonesia punya peranan penting sebagai mediator negara-negara anggotanya, termasuk negara mitra,” jelasnya.

Gilang mengatakan, konflik berkepanjangan Rusia dan Ukraina telah berimbas pada persoalan kemanusiaan dan krisis global yang perlu segera dicarikan jalan keluar. Bahkan kata dia, sejumlah negara telah mengalami krisis energi dan ekonomi akibat kebijakan Rusia buntut konfliknya dengan Ukraina.

“Perdamaian kedua negara harus tercapai karena telah mempengaruhi kondisi ekonomi dan pangan global,” kata Gilang.

Karena itu, BKSAP DPR mendorong agar pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina dapat memperjuangkan gencatan senjata bagi kedua negara  Gilang mengatakan, DPR sendiri juga terus berupaya menjembatani konflik Rusia dan Ukraina lewat diplomasi parlemen.

“Konflik Rusia dan Ukraina terus menimbulkan korban kemanusiaan, yang tidak bisa dibiarkan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan, Indonesia tidak bisa berdiam diri,” katanya. 

Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu menambahkan, DPR juga terus berupaya menjalin komunikasi dengan kedua negara melalui diplomasi parlemen. Di mana BKSAP terus berkoordinasi dengan parlemen negara-negara sahabat.

"Termasuk lewat forum-forum internasional seperti the 8th Group of 20 Parliamentary Speakers Summit (P20) mengingat DPR akan menjadi tuan rumah,” imbuh Gilang.

Namun, anggota Komisi III DPR ini mengingatkan pemerintah agar terus mempertahankan posisi netral Indonesia. Indonesia juga harus mengutamakan promosi resolusi damai dalam menghadapi konflik Rusia dan Ukraina.

“Kita juga harus memikirkan posisi negara-negara sahabat yang ikut terlibat dalam pertikaian Rusia-Ukraina. Jangan sampai niat baik kita justru akan merugikan bangsa sendiri,” ucapnya.

Gilang menilai Indonesia harus tetap bijaksana dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

“Sebagai bagian dari masyarakat dunia, memang sudah sebuah keharusan bagi Indonesia berperan aktif pada perdamaian dunia. Tapi politik internasional bebas aktif Indonesia juga harus diutamakan," tegasnya.