JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR Fadli Zon, mengatakan DPR mengangkat empat isu utama peran parlemen dalam mengatasi persoalan global dalam Forum Ketua Parlemen Negara G20 atau P20.
Anggota Fraksi Gerindra DPR itu menyampaikannya saat membuka "Diskusi Pendahuluan P20: Menuju Pertemuan ke-8 Forum Ketua Parlemen Negara G20" secara daring, Rabu 15 Juni.
"Kami angkat empat isu dalam P20 sebagai bentuk kontribusi parlemen untuk dunia yang lebih aman dan sejahtera," ujarnya.
Lebih detail, Fadli menjelaskan keempat isu yang diangkat DPR dalam forum P20. Adapun yang pertama, yaitu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
Selanjutnya, kedua, ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi.
Kemudian, ketiga, menurut dia, parlemen efektif dan demokrasi dinamis. Serta terakhir, keempat, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan.
"Kita perlu siap menghadapi krisis pangan dan kelaparan, karena ini terkait dengan perubahan iklim, pengangguran yang meningkat, ketidaksetaraan, dan krisis lingkungan," tuturnya.
Ia mengatakan, sejak Indonesia dipilih sebagai ketua G20 pada 31 Oktober 2021, berdasarkan laporan Antara, tantangan yang dihadapi apakah Indonesia mampu mengoptimalkan posisi tersebut untuk dunia yang lebih baik di tengah kondisi pemulihan pasca-pandemi Covid-19 dan krisis perang Rusia-Ukraina.
Menurut dia, berbagai krisis di dunia tidak bisa diatasi kalau keamanan global tidak kondusif karena perang Rusia-Ukraina berdampak pada komoditas harga semakin meningkat, ancaman krisis pangan, pasar saham terguncang, pertumbuhan ekonomi melambat, dan lapangan kerja terbatas.
"Karena itu G20 harus beradaptasi dengan cepat dan tepat serta perlu terobosan akomodatif merespon tantangan global," imbuhnya.
Ia menilai, seluruh elemen bangsa Indonesia seperti pemerintah, parlemen, media massa, dunia bisnis, dan masyarakat haru memiliki kesadaran mendalam terkait kepemimpinan Indonesia dalam G20.
Karena itu, dia menilai, G20 merupakan momentum berharga Indonesia sebagai bangsa yang besar karena memiliki modalitas seperti populasi terbesar keempat, demokrasi yang tumbuh, partisipasi demokrasi terbesar ketiga, dan kepemimpinan di ASEAN.
"Kepemimpinan Indonesia di G20 bukan hanya menunjukkan kapasitas kita di global namun refleksi luhur konstitusi negara yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," katanya.
BACA JUGA:
Ia mengatakan, DPR menjadi tandem utama pemerintah dalam kepemimpinan di G20, dan BKSAP DPR merupakan "motor" dalam diplomasi parlemen sehingga menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam menyukseskan G20.
Hadir dalam diskusi itu antara lain para wakil ketua BSKAP, yaitu Mardani Ali Sera dan Putu Supadma Rudana, anggota BKSAP, Syahrul Aidi, Krisdayanti, dan Hugua.
Diskusi itu menghadirkan pembicara yaitu guru besar FEB Universita Padjadjaran, Prof Arief Anshoru Yusuf, dan peneliti senior bidang ekonomi politik internasional Universitas Airlangga, I Gede Wahyu Wicaksana.
