P20 Jadi Ajang DPR Tunjukkan Komitmen RI Kurangi Emisi Lewat Konsep Go Green

JAKARTA - DPR sudah siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20). DPR akan menunjukkan komitmen Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) yang menjadi agenda dunia.

"Salah satunya adalah strategi pembangunan ekonomi hijau dan rendah karbon untuk mengurangi emisi,” kata Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP) Gilang Dhielafararez, Kamis 29 September.

P20 akan digelar di Kompleks Parlemen, pada 6-7 Oktober 2022. P20 merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Selain memegang kursi presidensi G20 untuk pertama kalinya, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi forum multilateral tersebut.

DPR akan mengangkat isu mengenai pembangunan ekonomi hijau di P20. DPR siap menunjukkan telah memulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan atau go green, salah satunya dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Gedung DPR.

“Panel surya yang dibangun di Taman Energi DPR dipakai untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik di lingkungan parlemen,” tuturnya.

Tak hanya itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah memerintahkan jajarannya untuk menerapkan praktik-praktik kehidupan go green untuk menunjang pembangunan hijau. Seperti mengurangi penggunaan botol plastik, meminimalis pemakaian kertas (paperless), pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

“Ibu Ketua DPR memulai gerakan DPR Hijau sebagai aksi nyata untuk memerangi krisis iklim di mana isu ini merupakan agenda dunia yang harus dilakukan secara bersama-sama,” ungkap Gilang.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, Puan juga terus mengkampanyekan agar parlemen mengurangi jejak karbon dimulai dari lingkungan dewan sendiri. Puan memberikan sejumlah masukan teknis agar perhelatan P20 nanti menyiratkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi.

“Ibu Ketua kemarin juga menyarankan agar ruang-ruang pertemuan P20 di Gedung DPR sudah otomatis. Jadi kalau di ruangan nggak ada orang, lampu dan listrik di ruangan tersebut akan otomatis mati,” terang Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu.

Dalam kegiatan P20, DPR nantinya juga akan mendorong penanaman jutaan pohon untuk Indonesia dan seluruh dunia. Gerakan penanaman pohon dimaksudkan guna menekan pemanasan global atau global warming.

“Tentunya isu green economy penting dibawa mengingat masalah kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu darurat yang dihadapi dunia. Seluruh negara harus mampu menunjukkan komitmennya melaksanakan tindakan nyata mengupayakan pembangunan berkelanjutan,” papar Gilang.

DPR mengusung tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ dalam P20 yang sejalan dengan tema Presidensi G20, yaitu ‘Recover Together, Recover Stronger’. Ada empat isu utama yang diangkat DPR dalam forum internasional bergengsi itu.

Pertama mengenai pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Kedua soal ekonomi inklusif dan ekonomi kuat untuk menghadapi tantangan terkini yaitu krisis pangan, energi, dan stagnasi. Isu ketiga terkait parlemen efektif dan demokrasi dinamis. Kemudian isu keempat mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Parlemen Rusia dan Parlemen Ukraina pun dipastikan akan menghadiri P20 melengkapi 36 negara-negara yang dianggap memiliki peran strategis bidang ekonomi dan politik global. Gilang berharap, P20 yang diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi jembatan perdamaian untuk Rusia dan Ukraina.

“Memang P20 tidak secara khusus membahas perang Rusia dan Ukraina. Tapi kita berharap, Indonesia bisa memfasilitasi perdamaian Rusia dan Ukraina,” ucapnya.

“Kita juga berharap, seperti yang disampaikan Ibu Ketua DPR, hasil dari P20 dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata dalam merespons berbagai masalah global, termasuk penanganan pasca pandemi COVID-19,” sambung Gilang.

Melalui Presidensi G20, Indonesia disebut harus kembali menegaskan kepemimpinan di tingkat internasional. Apalagi, kata Gilang, Gedung DPR dibangun dengan visi internasional sejak Presiden Soekarno memimpin Indonesia.

“Kompleks parlemen Senayan dibangun karena Presiden Soekarno ingin membentuk Conefo, sebuah forum internasional yang setara dengan PBB di New York,” ujarnya.

Oleh karena itu, penguatan peran dan fungsi parlemen untuk pemulihan berkelanjutan dinilai sangat dibutuhkan di tengah berbagai tantangan krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan global. Parlemen harus kuat dari sisi fungsi dan perannya.

“Selama ini, DPR RI memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui P20, DPR RI akan memperkuat fungsi diplomasi parlemen,” tutup Gilang.