Lembaga Lain Harus Ikuti DPR, Panel Surya yang Terpasang Bisa Pasok 13 Persen Energi Listrik Parlemen

JAKARTA - Langkah DPR membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi tambahan kebutuhan energi di lingkungan kompleks parlemen mendapat apresiasi. Upaya DPR memanfaatkan energi surya harus dijadikan contoh bagi instansi atau lembaga negara lain, maupun pihak swasta.

"Dunia tengah gencar melaksanakan transisi energi ke energi bersih, rendah karbon, dan terbarukan demi mengatasi krisis iklim yang mengancam kita semua. Pembangunan PLTS oleh DPR merupakan bentuk komitmen dan aksi nyata terhadap upaya global tersebut," kata Expert Panel on ESG & Sustainable Development, National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Indonesia, Stella Septania Farronikka, Jumat 30 September.

Dengan total kapasitas terpasang mencapai 1.955 KWp, panel surya yang dipasang di gedung-gedung kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, menjadikan PLTS di DPR sebagai yang terbesar di dunia untuk gedung parlemen saat ini.

Kapasitas total daya tersebut mampu menghasilkan lebih dari 222.200 KWH energi listrik. Diestimasi, pemanfaatan energi surya ini mampu memasok 13,6 persen dari total kebutuhan energi listrik untuk kompleks parlemen Senayan.

“Pembangunan ini menunjukkan parlemen kita serius menyikapi krisis iklim. DPR kita aware, care dan terus take action untuk memastikan Indonesia memainkan peranannya dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), dalam hal ini spesifik mendukung SDGs 7 (energi bersih) dan SDGs 13 (aksi untuk iklim),” ungkap Stella.

Selain panel surya yang dipasang di atap-atap gedung dalam kompleks parlemen, DPR juga membangun panel-panel surya tersendiri yang diberi nama Monumen Energi Surya Indonesia (MESI). Bangunan ini berada di Taman Energi yang berada di depan Gedung Kura-kura DPR dengan total daya terpasang sebesar 150,48 KWp.

Reduksi emisi karbon dari pemanfaatan energi surya di kompleks parlemen ini mencapai 183,84 ton CO2eq atau setara dengan kemampuan penyerapan karbon oleh 252 pohon. Di samping reduksi emisi karbon, penggunaan PLTS mampu menghemat anggaran biaya mencapai Rp. 2,4 miliar per tahun.

“Tentunya ini sejalan dengan apa yang Indonesia sepakati di Paris Agreement, bahwa kita bersama-sama dengan 169 negara di dunia akan mencegah perubahan iklim, salah satunya dengan mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan seperti solar panel,” terang Stella.

“Saya harap langkah ini dapat diikuti oleh gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, pabrik-pabrik, perumahan, dan lainnya. Karena mencegah perubahan iklim butuh peran serta kita semua,” sambungnya.

DPR disebut Stella terus gencar membangun ekosistem legislasi yang mendukung berbagai agenda yang sejalan dengan SDGs. Mulai dari pendidikan, kesetaraan gender, hingga ekonomi hijau.

Saat ini, diketahui DPR RI tengah menggodok legislasi yang akan membantu mendorong lebih pesatnya transisi Indonesia ke energi baru dan terbarukan, yakni melalui RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan). Dukungan yang sama juga diberikan lewat fungsi anggaran dan pengawasan.

Selain lewat PLTS, aksi nyata untuk perubahan iklim terus didorong oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI di lingkungan parlemen melalui program-program atau kebijakan di internal dewan sendiri. Termasuk gerakan DPR Hijau yang diinisiasi oleh Puan.

Gerakan ini bertujuan untuk membudayakan gaya hidup ramah lingkungan melalui berbagai inisiatif, mulai dari mengurangi penggunaan botol plastik, paperless, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

Tidak hanya di Senayan, di berbagai forum internasional, Puan juga diketahui terus menyuarakan ajakan agar negara-negara tidak melenceng dari apa yang telah disepakati bersama di Paris Agreement dan yang dicita-citakan bersama melalui SDGs.

Stella mengamati bahwa DPR RI, khususnya Puan Maharani, dalam berbagai kesempatan terus menggaungkan sustainable development lewat aksi nyata, bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan.

"Apakah itu pada saat beliau bersama dengan para petani dan nelayan membahas sustainability dengan bahasa sehari-hari dan membawakan isu yang amat erat dengan masyarakat, seperti pangan, pendidikan anak, kesehatan. Hingga pada saat beliau bersama dengan para pemimpin parlemen global di forum internasional untuk pembahasan ekonomi hijau,” papar Stella.

Sebagai informasi, salah satu isu utama yang akan diangkat oleh DPR RI dalam The 8th G20 Parliamentary Speaker Summit (P20) yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 6-7 Oktober mendatang adalah mengenai pembangunan ekonomi hijau.

DPR RI sebagai tuan rumah dinilai bisa memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan pada negara-negara G20 bahwa Indonesia sangat serius dalam menyikapi pengurangan emisi untuk memerangi krisis iklim sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC).

“Pembangunan hijau itu agenda global dengan konsep besar yang harus dimulai dengan aksi-aksi kecil di lingkungan kita masing-masing. Jadi apa yang ibu Puan terus dorong di DPR supaya green movement menjadi green lifestyle itu perlu kita contoh,” pungkas Stella.