JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial bukan parlementer. Dia mengaku bingung ketika ada pihak yang bicara soal koalisi.
Di hadapan para kadernya, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Megawati mengatakan sistem presidensial tidak mengenal koalisi.
"Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya, kan, saya suka bingung, loh, Bapak Presiden kok bilang koalisi, koalisi, koalisi , tidak ada, tidak ada," kata Megawati saat berpidato di hadapan para kadernya.
Alih-alih koalisi, sambung Megawati, partai politik harusnya bekerja sama dalam menyelesaikan masalah bangsa. "Kalau kerja sama, yes," ujarnya.
"Kenapa? Koalisi itu kan saya ikuti terus yang namanya pemilihan prime minister. Apa bedanya? Karena kita enggak punya perdana menteri," imbuh Presiden ke-5 RI itu.
Atas alasan inilah, Megawati meminta kadernya tak membahas soal koalisi. Jika masih ada yang ngotot bicara, dia meminta kader tersebut untuk keluar dari partai.
Penyebabnya, Megawati menganggap kader tersebut tak paham tentang sistem ketatanegaraan yang digunakan di Tanah Air. "Ini tata kenegaraan kita, ini tata negara kita tahu enggak," tegasnya.
"Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi, koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," tegasnya.
Megawati menegaskan apa yang disampaikannya ini sebagai sebuah kritik tentang sistem ketatanegaraan. Apalagi, masih ada pihak yang belum memahami soal ini.
"Ada yang dari oposisi kan gitu, ada yang ngikut itu mesti ada hitungane, suaramu piro (berapa), kursimu piro (berapa) maune (maunya) jadi opo (apa). Di kita kan enggak," ungkapnya.
BACA JUGA:
"Bukannya saya ini, ini kritik membangun lho jangan mainin saya diguling-gulingkan, digoreng-goreng. Ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia, lho, saya sudah enggak tahan," pungkas Megawati.