Tegaskan Indonesia Tak Pakai Sistem Koalisi, Megawati: Kalau Bilang Kerja Sama Boleh
Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjelaskan istilah koalisi antar partai tidak sesuai dengan sistem politik di Indonesia. Dia menyebut istilah itu rancu sehingga tak boleh dilanjutkan terutama menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Alih-alih koalisi, Megawati mengatakan kata 'kerja sama' antar partai politik dianggap lebih tepat untuk digunakan.

"Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi. Jadi, kalau mau bilang kerja sama boleh," kata Megawati di Seoul, Korea Selatan, Jumat, 16 September.

Dia menyebut Indonesia menganut sistem presidensial. Sementara, negara barat kebanyakan memakai sistem parlementer yang kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri.

Sehingga, Megawati meminta kerancuan ini dihentikan. "Sistem pemilunya itu. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR Itu diundang ke Amerika, antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya," tegas Presiden ke-5 RI.

"Kami kan ada penghubungnya ke KPU. Jadi kerancuan ini saya bilang tolong betul dihentikan dan harus dijelaskan kepada masyarakat dan semua mereka yang bekerja politik bahwa tak ada koalisi," sambung Megawati.

Megawati menyebut sistem kerja sama ini biasanya diawali dengan kesepakatan atau adanya Memorandum of Understanding (MoU) antar partai.

Misalnya, saat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang disebut menghasilkan tiga kesepakatan.

Sementara jika koalisi, nantinya ada oposisi dari pemerintah. "Saya kan tidak pernah mau dibilang oposisi ketika pemerintahan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Kan (saat itu, red) dibilang PDI Perjuangan menjadi oposisi. (Tapi itu, red) enggak (tepat, red). Saya bilangnya apa, PDI Perjuangan tidak ada dalam kabinet," pungkasnya.

Begitu juga dalam memilih calon presiden. Kata Megawati, dia tak mempermasalahkan adanya mekanisme partai tertentu yang melakukan konvensi. Tapi siapapun nama yang diusung, jika menggunakan sistem koalisi, harus benar-benar berasal dari akar rumput.