Ukraina Selidiki Kejahatan Perang Deportasi Anak-anak, Jaksa Agung Venediktova: Libatkan Ahli Internasional

JAKARTA - Jaksa yang menyelidiki kasus kejahatan perang di Ukraina sedang memeriksa tuduhan deportasi paksa anak-anak ke Rusia sejak invasi, ketika mereka berusaha membangun dakwaan genosida, kata jaksa tinggi negara itu dalam sebuah wawancara.

Hukum humaniter internasional mengklasifikasikan deportasi massal paksa terhadap orang-orang selama konflik sebagai kejahatan perang. Memindahkan anak secara paksa secara khusus memenuhi syarat sebagai genosida, kejahatan perang paling serius, di bawah Konvensi Genosida 1948 yang melarang niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama.

Jaksa Agung Iryna Venediktova, yang mengawasi beberapa penyelidikan kejahatan perang di Ukraina, mengatakan "kami memiliki lebih dari 20 kasus tentang pemindahan paksa orang" ke Rusia dari berbagai wilayah di seluruh negara Eropa timur, sejak invasi dimulai pada 24 Februari.

"Sejak hari-hari pertama perang, kami memulai kasus tentang genosida ini," kata Venediktova kepada Reuters, seperti dikutip 3 Juni.

Dia mengatakan, di tengah kekacauan dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan Rusia, fokus pada pemindahan anak-anak menawarkan cara terbaik untuk mengamankan bukti yang diperlukan untuk memenuhi definisi hukum genosida yang ketat: "Itulah mengapa pemindahan paksa anak-anak ini sangat penting untuk kita."

Venediktova menolak memberikan angka berapa banyak korban yang dipindahkan secara paksa. Namun, ombudswoman hak asasi manusia Ukraina Lyudmyla Denisova mengatakan pada pertengahan Mei, Rusia telah merelokasi lebih dari 210.000 anak selama konflik, bagian dari lebih dari 1,2 juta warga Ukraina yang menurut Kyiv telah dideportasi di luar kehendak mereka.

Seorang juru bicara Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Venediktova, maupun angka-angka tentang Ukraina di tanah Rusia. Rusia di masa lalu telah mengatakan, mereka menawarkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang ingin melarikan diri dari Ukraina secara sukarela.

Sementara itu, kantor berita negara Rusia TASS pada Hari Senin mengutip seorang pejabat penegak hukum yang tidak disebutkan namanya mengatakan, "lebih dari 1,55 juta orang yang tiba dari wilayah Ukraina dan Donbas telah melintasi perbatasan dengan Federasi Rusia. Di antara mereka, lebih dari 254.000 anak-anak."

Konvensi Genosida, sebuah perjanjian yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB setelah Holocaust Nazi, menetapkan lima tindakan yang masing-masing dapat merupakan kejahatan, jika dilakukan dengan niat genosida: membunuh anggota suatu kelompok, menyebabkan mereka cedera fisik atau mental yang serius, memaksakan kondisi hidup yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok, mencegah kelahiran, dan memindahkan secara paksa anak-anak keluar dari kelompok.

Venediktova mengatakan, penyelidikan untuk membangun kasus genosida, meliputi deportasi paksa anak-anak dan tindakan lainnya, menargetkan daerah-daerah dari Ukraina utara hingga ke Mykolaiv dan Kherson di pantai selatan. Tetapi pengumpulan bukti diperumit oleh perang, katanya.

"Sampai hari ini kami tidak memiliki akses ke wilayah. Kami tidak memiliki akses ke orang-orang yang dapat kami tanyakan, siapa yang dapat kami wawancarai. Kami sedang menunggu kapan wilayah ini akan dikosongkan," tandasnya.

Ditambahkan Venediktova, penyelidikan genosida Ukraina akan mengandalkan bantuan ahli kejahatan perang internasional, yang direkrut untuk membentuk tim peradilan keliling yang akan memfasilitasi pengumpulan bukti. Dia mengatakan, setiap pelaku kemudian harus diadili di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), pengadilan kejahatan perang permanen dunia.

Sementara, para pejabat di Ukraina mengatakan pengadilannya akan bekerja dengan kapasitas penuh untuk menangani kemungkinan ratusan kasus kejahatan perang dan idenya adalah menyerahkan kasus yang lebih besar ke ICC. Pengadilan internasional memiliki para ahli dengan pengalaman dalam mengadili kasus-kasus rumit seperti itu dan memiliki kewenangan untuk turun tangan ketika sistem hukum nasional membutuhkan bantuan.

Untuk diketahui, ICC membuka penyelidikan kejahatan perangnya sendiri di Ukraina pada awal Maret. Selain itu, kejahatan perang di Ukraina menjadi fokus investigasi domestik dan juga sedang diselidiki oleh 18 negara yang menerapkan apa yang disebut yurisdiksi universal, yang memungkinkan pelanggaran internasional paling serius untuk diadili di mana saja.

Pengadilan lokal Ukraina telah mengadakan dua pengadilan kejahatan perang, menghukum tiga tentara Rusia yang ditangkap dengan hukuman penjara mulai dari 11 setengah tahun hingga seumur hidup.