JAKARTA - Penuntut kejahatan perang dan otoritas kehakiman Ukraina dari seluruh Eropa akan bertemu di Den Haag, Belanda pada Hari Kamis untuk mengoordinasikan penyelidikan atas kekejaman sejak invasi Rusia hampir lima bulan lalu.
Belanda menjadi tuan rumah Konferensi Akuntabilitas Ukraina untuk menyelesaikan tugas kompleks berbagi bukti, strategi penuntutan, dan memberikan keahlian kejahatan perang internasional kepada para penyelidik di lapangan.
Peserta utama adalah Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan, Komisaris Uni Eropa untuk Kehakiman Didier Reynders, Jaksa Agung Ukraina Iryna Venediktova dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, Pramila Patten.
Sementara, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan berpidato di pertemuan itu melalui tautan video.
Berbagai investigasi kejahatan perang sedang berlangsung, termasuk oleh ICC, layanan penuntutan Ukraina sendiri dan negara-negara Eropa menerapkan apa yang disebut yurisdiksi universal yang memungkinkan mereka untuk menyelidiki individu.
Pihak berwenang Ukraina telah mengadili dan menghukum dua tentara Rusia. Kasus-kasus yang lebih luas yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan atau bahkan genosida diperkirakan akan dibawa ke ICC di Den Haag, para pejabat yang terlibat dalam proses tersebut mengatakan kepada Reuters.
Tujuan utama pertemuan hari ini akan menghilangkan tumpang tindih oleh berbagai otoritas investigasi yang membangun kasus yang akan diadili di yurisdiksi yang berbeda.
"Kami perlu mengumpulkan bukti, kami harus menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kami perlu membawa orang-orang ini ke pengadilan," kata Menteri Kehakiman Jerman Marco Buschmann kepada wartawan, Selasa, melansir Reuters 14 Juli.
BACA JUGA:
"Itu tidak akan mudah, itu tidak akan berjalan cepat, mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Tapi itu adalah tujuan kami dan saya yakin kami akan berhasil," sambungnya.
Diketahui, kejahatan perang telah meluas sejak invasi Rusia pada 24 Februari, mulai dari pembunuhan dan penyiksaan hingga pemerkosaan, penjarahan dan deportasi paksa, kata para pemimpin Ukraina dan Barat.
Sementara, Rusia membantah terlibat dalam kejahatan perang dan mengatakan sedang melakukan "operasi militer khusus" di sesama bekas tetangga Uni Soviet untuk melindungi penutur bahasa Rusia.
Terkait
