BANJARMASIN - Kalangan DPRD Kalimantan Selatan meminta Balai Karantina Hewan agar lebih memperketat mengawasi kemungkinan penyakit mulut dan kuku (PMK).
Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin, di Banjarmasin Rabu 18 Mei mengatakan, sebagai salah satu upaya memperketat pengawasan PMK harus memerketat masuknya hewan dari luar daerah/provinsi.
Begitu pula terhadap isu adanya hewan di Kabupaten Tanah Laut yang suspek PMK, pihak karantina hewan atau dinas/instansi terkait harus segera bertindak.
"Kalau betul ada PMK di Tanah Laut, hewan tersebut harus segera dikarantina guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Semoga itu hanya isu belaka," tegasnya dikutip Antara.
"Namun pihak karantina bersama instansi terkait harus segera mengklarifikasi ke publik kalau itu hanya isu atau hoax/kabar bohong saja," lanjutnya.
Terkait kebutuhan hewan qurban untuk Idul Adha, politikus senior kelahiran 1979 itu mengapresiasi kalau betul ketersediaan ternak di Kabupaten Barito Kuala (Batola), dan "Bumi Tuntung Pandang" Tala mencapai 3.000 ekor sapi.
BACA JUGA:
"Apalagi kalau dengan ketersediaan sapi di Batola dan Tala tersebut diperkirakan bisa untuk memenuhi kebutuhan hewan qurban pada Idul Adha mendatang. Kita sangat mengapresiasi, karena tidak perlu lagi mendatangkan dari luar provinsi," katanya.
Tetapi, dia meminta hitung ulang perkiraan kebutuhan hewan qurban pada lebaran Haji 1443 Hijriah dan ketersediaan sapi lokal agar jangan salah perhitungan yang bisa berdampak kurang baik, demikian Bang Dhin.
Pandemi COVID-19 di Kalsel sudah semakin melandai, menjelang Idul Adha 1443 H dihantui masalah PKM terhadap sapi dari luar daerah provinsi.