Ukraina Selidiki 7.600 Potensi Kejahatan Perang, Siapkan Tuduhan Terhadap 7 Tentara Rusia Termasuk 3 Pilot

JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan tuduhan terhadap sedikitnya tujuh tentara Rusia terkait kejahatan perang, termasuk tiga pilot yang diduga mengebom gedung-gedung sipil di wilayah Kharkiv dan Sumy, menurut Kantor Kejaksaan Ukraina.

Sementara empat lainnya yakni dua operator peluncur roket yang diduga menembaki pemukiman di wilayah Kharkiv, serta dua prajurit yang diduga membunuh seorang penduduk Kyiv dan memperkosa istrinya.

Kantor kejaksaan mengatakan telah memberi tahu orang-orang tersebut, mereka adalah tersangka dan penyelidikan sedang berlangsung, menambahkan tidak ada dakwaan yang diajukan ke pengadilan.

Pihak berwenang tidak menyebutkan nama tersangka atau memberikan bukti untuk mendukung tuduhan tersebut. Dikatakan beberapa tersangka ditahan sebagai tawanan, tanpa menyebutkan di mana, sementara dakwaan lainnya sedang disiapkan secara in absentia.

Ukraina mengatakan sedang menyelidiki sekitar 7.600 potensi kejahatan perang dan sedikitnya 500 tersangka, menyusul invasi Rusia ke tetangganya pada 24 Februari.

Jaksa Agung Iryna Venediktova mengatakan kepada Reuters, banyak dari tersangka tersebut berada di Rusia tetapi beberapa telah ditawan oleh Ukraina sebagai tawanan perang.

Berbicara dalam sebuah wawancara awal bulan ini, dia mengatakan bahwa kantornya bermaksud untuk mengikuti rantai komando hierarki politik dan militer Rusia.

Venediktova menambahkan, dia berencana untuk melakukan penuntutan baik di pengadilan Ukraina maupun di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, pengadilan kejahatan perang permanen dunia.

Sementara itu, Kremlin dan Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi permintaan komentar. Moskow telah menolak tuduhan oleh Ukraina dan negara-negara Barat tentang kejahatan perang, membantah menargetkan warga sipil dalam apa yang disebut Kremlin sebagai operasi militer khusus untuk mendemiliterisasi tetangganya.

Sebaliknya, Moskow menuduh Kyiv melakukan genosida terhadap penutur bahasa Rusia, yang dibantah keras oleh Kyiv. Rusia juga membuka kasus kriminal atas dugaan penyiksaan prajurit Ukraina terhadap rekan-rekan Rusia mereka.

Penyelidikan Ukraina berada di pusat berbagai upaya untuk menyelidiki potensi kejahatan perang yang terkait dengan konflik, termasuk oleh ICC. Penyelidikan berada pada tahap yang sangat awal, kata orang-orang yang akrab dengannya. ICC telah mengirimkan tim pendahulu ke wilayah tersebut untuk melakukan operasi.

Ukraina, yang sedang melakukan penyelidikannya saat masih dalam pergolakan perang, berusaha keras untuk mengumpulkan tim spesialis dengan keahlian kejahatan perang, mengevaluasi potensi kejahatan dan mengembangkan strategi penuntutannya.

"Anda dapat melihat mereka sekarang menggali mayat, jadi (penyelidikan berada pada) tahap yang sangat awal," kata seseorang yang mengetahui proses tersebut, melansir Reuters 26 April.

Dalam hal strategi, Kyiv berencana untuk menuntut sebanyak mungkin di pengadilan Ukraina tetapi kemungkinan akan menyerahkan kasus apa pun yang melibatkan tokoh berpangkat lebih tinggi ke ICC, tambah orang itu.

PBB juga telah membentuk penyelidikannya sendiri terhadap kemungkinan pelanggaran hukum humaniter internasional di Ukraina, termasuk kemungkinan kejahatan perang, yang dapat dimasukkan ke dalam penuntutan oleh ICC.

Ada juga upaya terkoordinasi Uni Eropa untuk mempercepat pembagian bukti antara berbagai otoritas investigasi, termasuk dengan ICC. Beberapa negara Eropa telah mengatakan mereka akan menerapkan yurisdiksi universal, prinsip hukum bahwa beberapa kejahatan begitu mengerikan, sehingga mereka dapat diadili oleh pengadilan nasional asing, dan jaksa mereka dapat meluncurkan penyelidikan atas kekejaman Ukraina.

Untuk Ukraina, tantangan langsungnya adalah banyaknya bukti potensial dan kesaksian saksi yang perlu diamankan dan dicatat dengan cara yang dapat digunakan di pengadilan, kata pakar hukum. Itu termasuk sejumlah besar citra digital serta materi yang dikumpulkan di lapangan.

David Schwendiman, mantan jaksa federal AS yang juga membantu menuntut kejahatan perang yang dilakukan selama perang Balkan pada 1990-an, memuji jaksa agung Ukraina sebagai orang yang berbakat dan berani.

Tetap, Ia mengatakan negara itu tidak memiliki pengalaman dalam penyelidikan skala ini dan akan membutuhkan bantuan dari luar untuk memproses TKP potensial, dengan cara yang memenuhi standar internasional.

"Setiap mayat itu adalah TKP. Setiap bangunan itu adalah TKP. Setiap kota adalah TKP," terang Schwendiman.

"Sesuatu yang kecil seperti selembar kain yang robek dari seragam, selongsong peluru atau bahkan pengikat yang digunakan untuk mengikat tangan seseorang dapat membantu mengidentifikasi unit tertentu yang terlibat dan karenanya perlu dilestarikan dengan hati-hati," paparnya.

Adapun Zera Kozlyieva, wakil kepala unit kejahatan perang di kantor kejaksaan, mengakui akses terbatas karena permusuhan yang sedang berlangsung dan kekurangan spesialis kejahatan perang menghadirkan tantangan.

Berbicara pada Hari Kamis di sebuah panel di lembaga pemikir urusan internasional Chatham House, dia mengatakan Kyiv sedang mencari bantuan dari para ahli internasional.

Teroisah, Beth Van Schaack, Duta Besar untuk Peradilan Pidana Global di Departemen Luar Negeri AS mengatakan, tantangan terbesar Ukraina yang berpotensi, kata Van Schaack, adalah mendapatkan tahanan tersangka, terutama mereka yang berada di atas rantai komando. "Jika mereka tetap di Rusia, mereka mungkin “menikmati impunitas selama sisa hari-hari mereka," menurutnya.

Diketahui, menurut PBB, pada 22 April lebih dari 2.400 warga sipil telah tewas sejak konflik dimulai pada akhir Februari. Tapi hitungan resmi kemungkinan akan naik. Di kota pelabuhan Mariupol saja, pihak berwenang setempat mengatakan ribuan orang telah tewas.

Di bawah hukum internasional, kejahatan perang termasuk dengan sengaja menargetkan penduduk sipil, dengan sengaja membunuh atau menyebabkan penderitaan, dan perusakan yang meluas di antara pelanggaran serius lainnya terhadap hukum yang berlaku dalam konflik bersenjata. Individu yang melakukan kejahatan tersebut dapat dituntut oleh pengadilan internasional seperti ICC dan oleh negara.