JAKARTA - Analis Kebijakan Utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Arizal menyebutkan sebanyak 60 ribu aparatur sipil negara (ASN) direncanakan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara pada tahun 2024.
“Dalam perencanaan yang diputuskan untuk pindah (ke IKN) di semester pertama pada tahun 2024 lebih kurang itu ada 60 ribu orang. Ini yang disampaikan oleh Menteri Bappenas,” kata Arizal dalam Webinar Kesiapan Infrastruktur dan Perpindahan ASN ke IKN Awal 2024 dilansir Antara, Kamis, 14 April.
Arizal menuturkan pemerintah telah memetakan total jumlah ASN dan kementerian lembaga terkait yang akan dipindahkan secara bertahap ke IKN Nusantara mulai tahun 2024 hingga 2045.
Pada proyeksi rencana awal di tahun 2024, pemerintah akan memindahkan sebanyak 1.971 orang ASN yang berasal dari 27 kementerian/lembaga terkait, yang terdiri dari 23 pejabat negara, 888 pejabat pimpinan tinggi (JPT) dan 1.060 jabatan fungsional (JF).
Kemudian ada pula 5.716 orang yang terdiri TNI/Polri dan ASN yang masuk ke dalam lingkup pertahanan dan keamanan (hankam). Di mana 23 pejabat negara, 785 pejabat pimpinan tinggi dan 4.919 jabatan fungsional juga akan ikut dipindahkan.
“Memang yang prioritas adalah untuk lingkup personel TNI dan ASN di lingkup Hankam. Informasinya mereka akan lebih dahulu pindah sebanyak 5.716 orang,” ujar dia.
Menurut Arizal, dalam skenario yang telah dibuat, terdapat 70 kementerian/lembaga yang akan dipindahkan sampai dengan tahun 2024.
Hanya saja, lembaga tinggi negara yang akan dipindahkan terlebih dahulu ke IKN adalah Presiden dan Wakil Presiden, kementerian koordinator, kementerian triumvirat, kementerian/lembaga pendukung kinerja presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga pendukung pembangunan, kementerian pendukung infrastruktur IKN dan kementerian/lembaga hankam dan penegak hukum.
BACA JUGA:
Guna menindaklanjuti pembahasan penetapan pemindahan 70 kementerian/lembaga dan ASN ke IKN, pemerintah sudah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait sejak tanggal 4 Januari 2022.
Di mana pembicaraan pada bulan Januari-Februari 2022 dilakukan bersama TNI/Polri dan kementerian/lembaga penegak hukum.
Sedangkan tindak lanjut terhadap 60 ribu ASN ke IKN pada 70 kementerian/lembaga yang direncanakan pindah pada semester pertama, akan dilangsungkan pada bulan April-Mei 2022.
Hal itu bertujuan untuk memetakan unit organisasi dan usulan ASN yang diproyeksikan pindah ke IKN oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga pada semester pertama tahun 2024.
“Ini akan kita akan lakukan dengan 70 K/L rencananya pada April-Mei. Kita akan lakukan one on one untuk melakukan pemetaan terhadap ASN termasuk keluarga yang ikut pindah,” ujar dia.
