ASN yang Pindah ke IKN Jadi 6.000 Orang, Kemenpan RB: Berdasarkan Prioritas Pembangunan

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan kloter pertama para aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi 6.000 orang karena berbasis prioritas pembangunan.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Erwan Agus Purwanto mengatakan, prioritas pembangunan yang dimaksud adalah sektor prioritas bagi pemerintah dalam 5-10 tahun ke depan. Sehingga pertambahan jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN ke depan pun bakal menyesuaikan dengan prioritas pembangunan tersebut.

"Di situ akan dipetakan mana ASN kita tumbuh sesuai prioritas, mana yang tidak bertambah karena sesuai prioritas," kata Erwan di Jakarta, Rabu 21 Februari, disitat Antara.

Nantinya, kata dia, prioritas pembangunan bakal berdasarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sehingga nanti yang dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) disesuaikan oleh Kemenpan RB terkait kepindahan ASN.

Menurut dia, IKN bukan hanya dibangun secara fisik, melainkan juga dibangun dengan mempertimbangkan smart government makanya kinerja ASN di IKN pun bakal didukung oleh para ASN yang berada di luar IKN secara hibrida.

"Jadi ke depan dengan cara kerja baru, akan menggunakan dua cara, baik secara fisik maupun dengan platform smart government," kata dia.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo pun sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional atau yang kemudian disebut "GovTech", untuk melengkapi kinerja ASN.

Sebelumnya, Menpan RB Menteri Abdullah Azwar Anas mengatakan jumlah ASN yang akan pindah ke IKN berubah menjadi 6.000 lebih dulu karena ketersediaan tempat yang belum memadai.

Anas menyebut saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, yang masing-masing berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I dan lainnya.

"Totalnya tadinya yang pindah 11.916 orang, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 orang maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," kata Anas saat memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2024-2025 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 20 Februari.