Jokowi Minta Menterinya Stop Urusi 3 Periode, Pengamat IPI: Pukulan Telak Bagi Luhut Dkk
Presiden Jokowi/DOK Instagram jokowi

Bagikan:

JAKARTA - Pengamat politik Karyono Wibowo menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan para menterinya untuk berhenti merespons wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode adalah bukti dirinya konsisten menolak usulan tersebut. 

Hal ini dianggap menjadi 'pukulan' bagi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kencang menyuarakan wacana penundaan pemilu. 

"Presiden akhirnya mengeluarkan sikap jelas menolak, artinya konsisten dengan pernyataan di awal yang memang beliau tidak berkenan dengan wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Karyono kepada VOI, Rabu, 6 April. 

"Tentu saja ini pukulan telak bagi Pak Luhut dan Pak Muhaimin, serta tokoh-tokoh yang mengusung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," sambungnya. 

Menurut Karyono, Jokowi sudah jelas menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan yang tidak mau menabrak dan mengkhianati konstitusi. 

Justru, Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) mencurigai, bahwa orang-orang di sekeliling Jokowi lah yang ingin masa jabatan presiden diperpanjang. Termasuk, Luhut Pandjaitan sebagai dalangnya. 

"Yang berkeinginan untuk perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, dari awal saya curiga sejatinya bukan pak presiden yang ngebet, tapi yang ngotot yang miliki syahwat ya orang sekelilingnya," katanya. 

"Sekarangkan sudah terungkap, dulu masih samar-samar, sekarang tabir itu sudah mulai terbuka siapa sejatinya dibalik wacana 3 periode, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pak luhut dkk, Muhaimin dsb dan para relawan yang menghendaki beliau memimpin kembali," lanjutnya. 

Sekali lagi, Karyono menegaskan, pernyataan Jokowi adalah pukulan keras bagi para menteri dan elite politik yang selama ini menggencarkan wacana penundaan pemilu. Khususnya Luhut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya kira dengan pernyataan presiden yang meminta kepada seluruh menteri dan pembantunya untuk tidak bicara lagi terkait soal perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ini adalah pukulan telak bagi mereka," kata dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan para menterinya untuk fokus bekerja. Mereka diminta untuk setop membicarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 6 April.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak," tegasnya.

Dia mengingatkan para menterinya harus memiliki sikap sensitif atau sense of crisis terhadap kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Menurut Jokowi, lebih penting para menterinya menjelaskan kepada masyarakat terkait situasi global yang sedang sulit.

"Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," ujar Jokowi.