Firli Bahuri Ingatkan Ketum Parpol Pentingnya Cegah Praktik Ramah Korupsi dan Perilaku Korup
Firli Bahuri/Foto: Antara

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan ketua umum partai politik di Tanah Air tak hanya menutup peluang terjadinya korupsi. Menurutnya, mereka tak boleh tak permisif dengan praktik dan perilaku korup yang terjadi di dalam sistem.

Hal ini disampaikan Firli melalui sebuah utas yang diunggah di akun Twitternya, @firlibahuri. Dalam unggahannya, eks Deputi Penindakan KPK ini awalnya mengaku tergoda melacak akar masalah korupsi di Indonesia.

"Semakin lama saya pikirkan pemberantasan korupsi saya semakin tergoda untuk melacak akar akar dari persoalan ini dan saya semakin yakin bahwa korupsi adalah akibat dari sistem yang buruk," tulis Firli dalam akun Twitter resminya yang dikutip Senin, 21 Maret.

Firli bilang, jika sistem politik di Tanah Air ini solid maka korupsi bisa saja hilang. Sehingga, penting bagi semua pihak memperbaiki sistem demokrasi yang ada saat ini.

Setidaknya, ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk melakukan upaya ini. Pertama, terus menyempurnakan regulasi agar tak ada celah melakukan praktik korup yang memanfaatkan kekosongan hukum. Kedua, membangun kelembagaan yang transparan dan profesional.

Terakhir, pemimpin harus bisa memberikan contoh agar praktik korup tidak lagi terjadi. Perbaikan ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi para politikus, termasuk juga partai politik.

"Ada banyak sekali PR para politisi kita sejak kepala desa sampai kepala negara. Itulah sebabnya saya sering menyebut dan meminta perhatian 'cabang kekuasaan partai politik' selain 3 cabang kekuasaan lain," tegasnya.

Sehingga, Firli mengingatkan partai politik punya peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, mereka punya pengaruh langsung terhadap eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta kekuatan masyarakat demokratis saat ini.

"Para pemimpin partai politik khususnya dan semua pihak memberi andil pada tidak hanya untuk meniadakan peluang terjadi korupsi, tetapi juga tidak membiarkan praktik praktik yang ramah dg korupsi dan perilaku koruptif berkembang dalam sistem," ujarnya.

Selain itu, Firli mengingatkan, mereka juga harus memastikan tiap rupiah uang negara digunakan secara tepat untuk rakyat. "Tetapi semua ini hanya bisa tegak dalam sistem yg bekerja dgn baik. Jika pemimpin, terutama pemimpin politik berjuang menciptakan sistem anti korupsi maka semua tindakan pejabat akan ada dalam standar etika yg tinggi," katanya.

"Tapi jika pemimpin mulai longgar dan membiarkan anomali dalam sistem maka lambat laun efektifitas sistem termasuk sistem anti korupsi akan melemah dan akhirnya hancur," pungkas Firli.