JAKARTA - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menghapus pasukan elite Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) atau Garda Revolusi dari daftar hitam teroris asing, sebagai imbalan Iran bakal 'mengendalikan' tentaranya dan mengurangi eskalasi, sementara Israel menentang dan khawatir.
Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menghapus Pengawal Revolusi Iran dari daftar hitam organisasi teroris, sebagai imbalan atas jaminan Iran tentang mengekang pasukan elit, sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada Hari Rabu.
Sumber itu mengatakan, Washington belum memutuskan apa yang mungkin menjadi komitmen yang dapat diterima dari Teheran, sebagai imbalan atas langkah seperti itu, bertentangan dengan keputusan mantan Presiden Donald Trump tahun 2019, menuai kritik tajam dari Partai Republik.
Langkah itu adalah pertama kalinya Washington secara resmi melabeli bagian dari pemerintah berdaulat lainnya sebagai kelompok teroris.
Diketahui, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) adalah faksi kuat di Iran yang mengendalikan kerajaan bisnis, pasukan elit bersenjata dan intelijen yang dituduh Washington melakukan kampanye teroris global.
Sumber itu, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan pemerintahan Presiden Biden sedang mempertimbangkan apakah akan membatalkan penetapan teroris "sebagai imbalan atas semacam komitmen dan/atau langkah-langkah Iran, sehubungan dengan kegiatan regional atau IRGC lainnya," melansir Reuters 17 Maret.
Pertimbangan pemerintahan Biden tentang pertukaran semacam itu pertama kali dilaporkan oleh Axios, mengutip sumber-sumber Israel dan AS.
Berbagai sumber mengatakan pembatalan penunjukan itu adalah salah satu masalah terakhir dan paling menjengkelkan, dalam pembicaraan tidak langsung yang lebih luas tentang menghidupkan kembali Kesepakatan Nuklir 2015 terkait Iran.
Ditanya tentang kemungkinan menghapus IRGC dari daftar terorisme AS, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menolak berkomentar selain mengatakan, pencabutan adalah inti dari negosiasi untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.
Pekan lalu seorang pejabat Iran mengatakan, penghapusan IRGC dari daftar hitam telah didiskusikan sejak Juni, tetapi masalah itu menjadi lebih rumit setelah Ebrahim Raisi terpilih sebagai Presiden Iran pada musim panas lalu.
Pejabat Iran, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Amerika Serikat telah menjelaskan "mereka tidak dapat menghapusnya tanpa konsesi besar dari Iran," sebuah sikap yang katanya telah ditolak oleh negosiator nuklir utama Iran, Ali Bagheri Kani.
Sementara, pengaruh politik IRGC dalam struktur kekuasaan kompleks Iran telah meningkat sejak pemilihan Presiden Raisi, yang menjabat pada Agustus dan yang pemerintahannya mencakup lusinan komandan Pengawal Revolusi.
Terpisah melansir Times of Israel, pejabat Israel mengatakan Washington telah memberitahu Yerusalem terkait rencana ini, tetapi tidak ada keputusan yang dibuat.
Israel dilaporkan menentang gagasan tersebut, khawatir karena janji dari IRGC untuk memerintah dalam kegiatannya, tidak menyertakan referensi eksplisit tindakan terhadap sekutu AS di kawasan, semisal Israel.
Menurut Axios, mantan Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan kepada pejabat Israel tentang kemungkinan langkah tersebut selama kunjungan awal bulan ini. Dia mengatakan, IRGC hanya akan berkomitmen untuk tidak merugikan orang Amerika. Tetapi, Gedung Putih mengatakan kepada Israel, gagasan yang terakhir itu secara singkat dipertimbangkan dan dikesampingkan.
Departemen Luar Negeri mengatakan kepada Axios, tidak ada keputusan yang dibuat mengenai penunjukan IRGC dan "spekulasi apa pun yang bertentangan sama sekali tidak diinformasikan."
Selain itu, pejabat tersebut mengatakan bahwa IRGC akan tetap berada dalam daftar teror yang terpisah dan akan dikenakan berbagai sanksi lainnya.
BACA JUGA:
Adapun pejabat lain mengatakan kepada situs itu, sanksi tekanan maksimum oleh pemerintahan Trump, yang termasuk daftar IRGC, adalah 'kegagalan yang jelas', karena hanya menyebabkan Iran meningkatkan aktivitas nuklirnya dan tindakan jahat di wilayah tersebut.
Untuk diketahui, kehebohan tentang kemungkinan delisting IRGC menjadi berita utama bulan lalu juga. Menteri Luar Negeri Yair Lapid menentang gagasan itu saat itu juga, dengan mengatakan, "Setiap orang yang waras harus berbicara dengan pemerintah tentang ini dan memberi tahu mereka, ini salah, jangan lakukan itu,"
"Mereka sekarang meminta untuk melepaskan organisasi teror terbesar di dunia ini," sebut Perdana Menteri Naftali Bennett tentang Garda Revolusi.
