KUPANG - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, Msi mengatakan, kepemimpinan perempuan di ranah eksekutif dan legislatif telah mewarnai kebijakan publik negeri ini.
Fenomena ini muncul sejalan dengan afirmatif 'action' yang menyertakan kuota perempuan setidaknya pada institusi publik, kata Ahmad Atang terkait peran perempuan dewasa ini pada institusi-institusi publik.
"Kehadiran perempuan di eksekutif maupun di legislatif sudah ikut memberi warna dalam kebijakan-kebijakan publik," katanya di Kupang, Kamis 10 Maret.
Pada level negara, kata dia, posisi perempuan di eksekutif telah mengambil peran secara riil, karena mereka telah diberikan panggung dalam jabatan eselon, baik eselon IV, III dan eselon II.
Menurut dia, dengan jabatan tersebut, mereka telah memiliki kemandirian dalam menentukan setiap kebijakan negara.
Sedangkan di lembaga legislatif, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan perempuan di politik dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang signifikan.
BACA JUGA:
"Atensi publik terhadap perempuan dipengaruhi oleh eksistensi mereka dalam mengartikulasikan kepentingan publik melalui lembaga politik," katanya.
Hal ini lanjutnya, memperlihatkan betapa pentingnya perempuan dalam menyokong kebijakan publik.
Dikatakan, kenyataan ini memberikan legalisasi soal kepemimpinan perempuan dalam setiap level. Dengan demikian, kata kuncinya adalah kepercayaan.
Artinya, jika perempuan diberikan kepercayaan tentu mereka mampu mengaktualisasikannya.
Karena itu, saatnya perempuan berada di garda depan terus didorong dan didukung dengan memberikan ruang agar mereka mampu meningkat kualitas diri sedini mungkin, kata mantan Pembantu Rektor I Universitas Muhammadiyah Kupang itu.