JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melantik Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hari ini. Disebut-sebut yang bakal menjabat adalah Bambang Susantono.
Berdasarkan undangan yang dikirimkan ke pejabat, pelantikan akan digelar di Istana Negara pukul 15.00 WIB. Pelantikan Kepala dan Wakil IKN ini dibarengi dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) masa jabatan 2022-2023.
Sebagai informasi, Bambang Susantono telah berkiprah dan berkarier cukup panjang. Usai menyelesaikan studi di ITB. Bambang Susantono mengawali kariernya di Departemen Pekerjaan Umum.
Merujuk laman Dephub.go,id, karier Bambang Susantono terus berlanjut ketika dia ditunjuk menjadi Ketua Masyarakat Transportasi (MTI) periode 2008-2010.
Hal yang menarik dari profil Bambang Susantono adalah dia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di era kepemimpinan SBY.
Tak hanya itu, Bambang Susantono juga mengemban amanat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Lantas, setujukah DPR jika Bambang Susantono ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita IKN?
Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus, mengatakan penunjukan Kepala Otorita IKN merupakan hak prerogatif Presiden. Hanya saja, menurutnya, seorang Kepala Otorita IKN harus profesional, independen, berkapasitas, dan berintegritas.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KSP Sebut Otorita IKN Efektif Beroperasi usai Aturan Turunan UU IKN Terbit
08 Maret 2022, 11:26
"Kalau memang Pak Bambang adalah sosok dengan kriteria yang saya sampaikan, tentu kita apresiasi. Dan Pak Bambang harus menyiapkan diri untuk mengemban tugas dan tanggung jawab beliau untuk jadi Kepala Otorita yang tugasnya amat berat," ujar Guspardi Gaus kepada wartawan, Rabu, 9 Maret.
Anggota Pansus RUU IKN itu mengingatkan, siapapun sosok yang ditunjuk Presiden sebagai kepala otorita dia harus siap dengan berbagai kemungkinan. Terlebih menjelang tahun politik 2024.
"Jabatan ini harus selektif betul diberikan bagi siapapun termasuk Pak Bambang. Dia harus siap dari segala kemungkinan apalagi dalam kondisi menghadapi Pemilu 2024 dan anggaran yang cukup besar tentu sangat besar tekanan pada beliau," katanya.
"Jadi siapa pun yang ditunjuk oleh Jokowi orangnya harus profesional, independen, punya kapasitas kapabilitas dan berintegritas," sambung Guspardi.
Sementara, Anggota DPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, mengatakan sosok Bambang Susantono kurang populer. PKB juga tidak mencatat prestasi gemilang Bambang. Namun, kata dia, bukan berarti sosok tidak bagus.
"Yang ramai Pak Bambang Susantono, namun saya tidak punya catatan kinerja unggul dan gemilang. Iya (kurang populer), namun bukan berarti tidak bagus," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu, 9 Maret.
Menurut Waketum PKB itu, selain kompeten di bidangnya, Kepala IKN Nusantara juga mesti seperti 'superman'. "Yang mampu bekerja keras 24 jam karena waktunya sudah mendesak," kata Jazilul.
Mesk begitu, Jazilul mengaku PKB tak memiliki sosok 'jagoan' untuk jadi Kepala IKN Nusantara. PKB, kata dia, menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi.
"Terserah Presiden saja," tambah Wakil Ketua MPR itu.
Terkait
