Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS Sebut Menkeu Pelit Anggaran untuk Rakyat

JAKARTA - Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani pelit soal anggaran yang langsung menyasar ke rakyat. Pernyataan ini disampaikan menanggapi kondisi prajurit-prajurit TNI yang memprihatinkan kesejahteraanya ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan, terpencil dan terluar Indonesia.

“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Sukamta dalam pernyataannya yang diterima VOI, Selasa, 15 September.

"Anggota TNI bertugas dalam waktu cukup lama, meninggalkan keluarga namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang. Hal ini tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan. Besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat. Hitung-hitungan saya anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp500 milliar,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam DPR RI ini. 

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Yogyakarta ini kemudian membandingkan, tambahan anggaran agar prajurit disebut layak tergolong kecil dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, misalnya talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola.

“Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang di alokasikan kepada personal warga negera pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” kata dia.

Sukamta menyatakan, pemerintah pelit terhadap rakyat, dan murah hati kepada elite berkaca dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyiram uang ke masyarakat, tidak seperti menyiram toilet. Harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number.

"Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah di kesampingkan," kata dia.

Sebagai wakil rakyat, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN DPP PKS) ini berharap, pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal dan anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.

Sebagi informasi, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan tahun mencapai Rp 1.068,9 triliun, atau baru 39 persen dari target yang terdapan dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp 2.739,2 triliun. Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 10,5 persen atau sebesar Rp 151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp 695,2 triliun.