JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menerima audiensi Bupati Tapin yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum beserta jajarannya dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) Kabupaten Tapin di Kantor BKKBN Pusat.
Agenda dalam audiensi yakni konsultasi sekaligus koordinasi kebijakan dan regulasi percepatan penurunan stunting (PPS) dan tim pendamping keluarga (TPK) di Kabupaten Tapin. Selain itu juga dibahas tentang bantuan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).
“Di Kabupaten Tapin dalam rangka percepatan penurunan stunting telah dibentuk tim pembina keluarga yang terdiri dari 182 kelompok dengan jumlah kader sebanyak 546 orang. Yang tersebar di semua desa Kabupaten Tapin,” jelas Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tapin mewakili Bupati Tapin dalam membuka acara audiensi sebagaiman rilis yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Februari.
Dia berterima kasih kepada BKKBN yang telah memberikan DAK dan BOKB. Namun ada beberapa kendala yang ditemui dalam kerja menurunkan angka stunting di Tapin. Seperti kondisi geografis tapin dengan daerah pegunungan dan perairan.
Sehingga membutuhkan kendaraan operasional seperti perahu dan kendaraan bermotor lainnya untuk pelayanan KB di desa-desa. Pada 2021 realisasi anggaran DAK 96,41 persen. Sedangkan BOKB mencapai 98,71 persen.
BACA JUGA:
Kepala BKKBN Hasto menambahkan, anggaran KB di kabupaten/kota kecil memang tidak banyak.
"Makanya kemudian kami sengajakan anggaran yang biasanya di BKKBN Provinsi, kami geser ke dinas-dinas KB kabupaten/kota. Ini termasuk nanti ada dana penggerakan untuk menggerakkan akseptor. Kalau tahun ini kita baru mengalokasilan Rp4 miliar, mudah-mudahan kalau Menteri keuangan membuat kebijakan tahun ini kita bisa tambah lagi untuk dialokasikan DAK atau BOKB,” jelas Hasto.
Hasto juga mengemukakan bahwa untuk mencapai akseptor KB memang butuh inovasi-inovasi terlebih di masa pandemi COVID. Dia berharap DPPKB Tapin bisa membuat pelayanan KB serentak di semua desanya tanpa harus berkerumun agar akseptor KB bisa mendapatkan pelayanan KB.
"Selain itu pelaksanaan tim pendamping keluarga juga dimaksimalkan agar nanti pencegahan dan penanganan stunting bisa lebih baik. Tim tersebut diharapkan bisa mendampingi para calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan bayi untuk mencegah stunting, kematian ibu dan bayi," demikiam Hasto.
Terkait
