JAKARTA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengunjungi kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Selasa, 18 Januari.
Ria Norsan mengatakan, sengaja datang ke BKKBN karena kasus stunting di daerahnya tinggi. Maka dari itu pihaknya ingin mendapat pendampingan BKKBN guna mengatasi masalah ini.
“Di Kalimantan itu masalah stunting cukup tinggi dibandingkan dengan nasional, dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta. Tujuan kami ingin melakukan kerjasama dan belajar dari BKKBN cara mengatasi masalah stunting di Kalimantan Barat," kata Ria dalam keterangan resmi.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2021 sebesar 29,8 persen. Angka ini masih lebih tinggi dari prevalensi berdasarkan nasional yang mencapai 24,4 persen.
Kepala BKKBN Hasto mengatakan, pihaknya akan memenuhi permintaan itu. "Dalam rangka mendampingi keluarga dan mengawal keluarga agar tidak ada new stunting, mungkin kita bisa melakukan bersama-sama denga Bapak Wagub Kalbar," kata Hasto.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Vaksinasi Dosis Ketiga, Anda Tak Bisa Memilih Jenis Merek Vaksin Booster
18 Januari 2022, 06:32
Ke depan, kata dia, ada beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Antara lain, mengatur jarak kelahiran antara satu anak dengan anak yang lain.
"Kita tidak membatasi kelahiran, akan tetapi kita dapat mengatur jarak kelahiran, jaraknya 3 tahun kelahiran untuk menghindari stunting," kata dia.
Kemudian, pemeriksaan sederhana kesehatan calon pengantin. Selain itu, untuk tiga bulan pranikah diwajibkan periksa lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan dan HB. Saat ini BKKBN telah mengembangkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elsimil) yang dirancang khusus menyasar catin, ibu hamil dan yang sudah melahirkan sebagai alat pemantau kesehatan dan edukasi seputar kesiapan nikah dan program hamil.
“Saat ini, BKKBN juga telah membina Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya ada 200 ribu TPK atau 600ribu personil yang sifatnya mikro by name by address, lengkap menyeluruh di seluruh wilayah dan diperbaiki dari waktu ke waktu”, ucap dr. Hasto.
Terkait
