JAKARTA - PDI Perjuangan memunculkan empat nama kadernya yang dianggap mempuni menjadi Kepala Otorita di Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara, Kalimantan Timur. Nama-nama tersebut juga memiliki latar belakang sebagai kepala daerah dan arsitek.
Mereka adalah Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Mantan Bupati Bayuwangi, Abdullah Azwar Anas; dan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau disapa Hendi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, dimunculkan nama tersebut karena partai menilai mereka mempunyai kepemimpinan yang baik dan mampun membangun kota baru.
"Partai memiliki kader-kader yang mempuni, yang memiliki kemampuan teknokratik, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang memahami bagaimana desain masa depan suatu tata kota yang betul-betul memperhatikan kebahagiaan warganya," ucap Hasto usai kegiatan penanaman pohon dan benih ikan di Bintaro, Jakarta Selatan, Sabtu, 29 Januari.
Tak hanya itu, Hasto mengatakan empat nama tersebut juga memilik latar belakang sebagai kepala daerah yang berhasil dari PDIP. Karena PDIP memang mengembangkan sekolah partai untuk anggota yang menjadi struktur partai, calon anggota legislatif, dan calon kepala daerah.
"Mereka juga kepala daerah yang dinilai berhasil dari PDI Perjuangan. Karena kami mengembangkan sekolah kepala daerah," ucapnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Antisipasi KKB, Kapolda Minta Bupati Puncak Aktif Komunikasi Agar Tercipta Keamanan
29 Januari 2022, 07:40
Meski demikian, Hasto menekankan bahwa semua keputusan terkait siapa yang akan menjadi pemimpin Ibu Kota Nusantara berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, PDI Perjuangan sepenuhnya menyerahkan kepada Jokowi.
"Tapi PDI Perjuangan menegaskan bahwa keputusan berada di Predisen Jokowi," pungkasnya.
Hasto mengatakan yang terpenting adalah ibu kota negara merupakan penjabaran koridor strategis yang dulu dirancang oleh Bung Karno dengan menjadikan Kalimantan dalam pandangan geopolitik Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan ibu kota negara baru ini merubah paradigma pembangunan Indonesia sentris yang sebelumnya hanya difokuskan pada Indonesia bagian Barat. Akibatnya berbagai keluhan terkait aspek ketimpangan pun muncul. Hingga ada ketidakpuasan dengan isu ketidakadilan.
"Itu diubah dengan konsepsi Indonesia sentris yang menempatkan Kalimantan sebagai ibu kota negara itu dapat dilakukan dengan baik sebagai bentuk bagaimana perubahan paradigma Indonesia bagi dunia," ucapnya.
Terkait
