PDIP Akui Megawati Buka Dialog Soal Nama Kepala Otorita IKN, Termasuk Ahok?

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri telah membuka dialog perihal nama Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Hal ini dilakukan karena PDIP menaruh harapan terkait pemindahan ibu kota negara tersebut.

"Semuanya dalam dialog antara Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati tetapi dari perspektif kriteria itu PDI Perjuangan sudah menyampaikan karena besar harapan partai sejak zaman Bung Karno terkait dengan ibu kota negara yg berada di Pulau Kalimantan itu," kata Hasto kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Januari.

Hasto mengatakan ada sejumlah nama yang dicalonkan oleh PDIP. Salah satunya adalah kader mereka, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Menurut Hasto, Ahok pernah menjadi pemimpin yang mumpuni saat mejabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga, namanya menjadi salah satu yang diajukan PDIP untuk menjadi calon Kepala Otorita IKN.

Apalagi, calon Kepala Otorita IKN berpandangan visioner, komprehensif, dan paham terhadap tata kota serta perencanaan yang memadukan antara gambaran smart city.

"PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk itu (menjabat sebagai Kepala Otorita IKN, red) termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," ungkapnya.

Meski begitu, Hasto menyerahkan sepenuhnya perihal calon Kepala Otorita IKN tersebut. Kata dia, keputusan itu seluruhnya berada di tangan Presiden Jokowi.

"Itu kami serahkan sepenuhnya ke Presiden. Hanya saja ketika partai diminta, kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," tegasnya.

Sementara untuk nama Tri Rismaharini dan Azwar Anas, kata Hasto, mereka kini tengah difokuskan untuk mengemban jabatannya. Risma yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya kini menjabat sebagai Menteri Sosial sedangkan Azwar Anas yang dulunya Bupati Banyuwangi kini duduk sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Diberitakan sebelumnya, pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang menjadi dasar pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pemindahan ditargetkan bisa dimulai pada 2024 mendatang.

Nantinya, Ibu Kota yang disepakati bernama Nusantara ini dipimpin oleh Kepala Otorita yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi.