JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah akan melibatkan BPJS Kesehatan dalam penyaluran bantuan vaksin COVID-19, khususnya dalam penyediaan data calon penerima. Bantuan vaksin ini, hanya akan diberikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.
"Ada vaksin yang memang bantuan dari pemerintah melalui data BPJS Kesehatan, yang memang ada 93 juta orang yang sangat memerlukan. Sangat memerlukan," ujarnya, dalam video conference bersama wartawan, Rabu, 2 September.
Erick menjelaskan, nantinya penyaluran vaksin COVID-19 menggunakan dua skema yaitu vaksinasi berbayar dan bantuan dari pemerintah. Vaksin dari pemerintah ini gratis.
Lebih lanjut, Erick menegaskan, penyaluran vaksin COVID-19 dengan skema berbayar dipilih pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban APBN. Vaksin berbayar ini juga dikhusukan untuk rakyat yang mampu.
"Tapi program yang mandiri juga kita libatkan karena kita tahu banyak juga pihak-pihak yang mampu membeli. Kita tidak mau nanti beban keseluruhan ini jadi beban pemerintah," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan skema pendistribusian vaksin COVID-19 yang rencananya akan mulai diproduksi massal pada Desember-Januari 2021. Ada dua skema yang ditetapkan yaitu vaksin gratis dan berbayar.
Vaksin gratis diperuntukan bagi peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan, vaksin berbayar atau mandiri untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Pemerintah telah memperkirakan besaran harga vaksin mandiri per satu orang.
BACA JUGA:
Lantas berapa harga yang harus dibayarkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, perhitungan awal harga vaksin adalah Rp365.000 hingga Rp438.000.
Namun, kata Erick, angka tersebut merupakan hitungan kasar. Saat ini, PT Bio Farma sebagai pihak yang mengembangkan vaksin asal China ini masih mengkaji ulang besaran harga tersebut.
"Perhitungan awal kami, vaksin ini untuk harganya 25 dolar Amerika Serikat (AS) (setara Rp365.000) hingga 30 dolar AS (Rp438.000) per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu," ujar Erick usai melakukan RDP bersama Komisi VI DPR, Kamis, 27 Agustus.
Erick menjelaskan, penetapan harga vaksin per orang tersebut sesuai dengan harga bahan baku vaksin per dosis sebesar 8 dolar AS atau setara dengan Rp116.000 yang dibeli pemerintah dari perushaan farmasi asal China, Sinovac.