PM Kamboja Sebut Rezim Militer Myanmar Disambut ASEAN, Jika Ada Kemajuan Soal Rencana Perdamaian

JAKARTA - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Hari Selasa mengatakan, dia telah mengundang kepala rezim militer Myanmar ke pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan syarat bahwa ada kemajuan dalam rencana perdamaian yang dia setujui tahun lalu.

PM Hun Sen, Ketua ASEAN saat ini, mengatakan dia akan berbicara dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing melalui panggilan video pada Hari Rabu, mencatat bahwa sejak pembicaraan tatap muka mereka awal bulan ini, pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi telah dijatuhi hukuman dan pesawat militer pesawat dikerahkan dalam operasi.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing memimpin kudeta di Myanmar tahun lalu, dengan ASEAN membuat langkah mengejutkan berupa larangan rezim militer menghadiri pertemuan-pertemuan penting, atas kegagalannya menerapkan Konsensus Lima Poin ASEAN yang disepakati tentang penghentian permusuhan dan memungkinkan dialog.

"Dia (PM Hun Sen) mengatakan telah mengundang HE (Yang Mulia) Min Aung Hlaing untuk menghadiri KTT ASEAN, jika ada kemajuan dalam implementasi lima poin yang disepakati secara aklamasi," bunyi pernyataan di halaman Facebook Hun Sen, meringkasnya panggilan pada Hari Selasa dengan Perdana Menteri Malaysia, melansir Reuters 25 Januari.

"Tapi jika tidak, dia harus mengirim perwakilan non-politik ke pertemuan ASEAN," sambung PM Hun Sen.

Kamboja telah mengindikasikan ingin terlibat dengan rezim militer, bukan mengisolasinya, tetap PM Hun Sen telah ditekan bulan ini oleh beberapa pemimpin ASEAN termasuk dari Malaysia, Indonesia dan Singapura, untuk tidak menyerah pada kesepakatan.

Untuk diketahui, kunjungan PM Hun Sen pada 7 Januari ke Myanmar telah menjadi masalah pelik bagi beberapa negara yang khawatir, hal itu dapat ditafsirkan sebagai pengakuan ASEAN terhadap para jenderal Myanmar.

Adapun Konsensus ASEAN yang disepakati dalam ASEAN Leaders Meeting (ALM)  tahun lalu mencakup penghentian serangan, memfasilitasi respon kemanusiaan dan memberikan akses penuh kepada utusan khusus ASEAN untuk semua pihak yang berkonflik.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus menyatukan situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.