Jelang Pilpres dan Pemilu 2024 Lembaga Survei Berlomba-lomba, Bagaimana Mensikapinya?

JAKARTA - Tak lama lagi Indonesia kembali akan menggelar pesta demokrasi secara serentak. Ajang Pilpres dan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Keriuhan jelang pesta demkrasi itu sudah terlihat dengan banyak lembaga survei yang pamer hasil penelitiannya. Mensikapi hasil penelitian itu semua pihak harus bijaksana.

Banyak survei elektabilitas calon presiden untuk Pilpres 2024 sejatinya telah membuat publik semakin kebingungan dan tidak mendidik. Pasalnya, tak jarang hasil survei di Indonesia tersebut digunakan untuk memanipulasi pihak-pihak tertentu.

Politisi Senior Partai Golkar Azis Samual berharap agar publik tidak mudah percaya terhadap statement pengamat yang mengomentari setiap hasil survei yang muncul. Sering kali ada maksud-maksud lain dengan munculnya hasil survei.

“Jangan terlalu cepat percaya dan mudah ambil kesimpulan terhadap suatu hasil lembaga survei, karena itu bisa misleading,” kata Azis Samual kepada wartawan, di Jakarta, Rabu 19 Januari.

Hal ini Aziz Samual katakan menanggapi komentar seorang pengamat yang mengatakan elektabilitas Airlangga Hartarto rendah yang mengacu pada hasil salah satu lembaga survei. “Saya kira terlalu dini bila kita belum apa-apa langsung menarik kesimpulan tentang segala sesuatu, terlebih bila yang dijadikan dasar kesimpulan itu adalah hasil suatu lembaga survei,” lanjut Azis.

Namun Azis juga memahami tidak semua lembaga survei itu membuat hasil yang tidak benar, berdasarkan pesanan pihak tertentu. “Saya yakin banyak lembaga survei yang bekerja independen tanpa agenda politik, sehingga hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara, ada banyak juga hasil survei yang tidak independen, yang menjadi bagian dari agenda kepentingan politik tertentu dan mereka menjadi tidak netral, sehingga datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Azis.

Azis juga menjelaskan, jika mendekati tahun politik, khususnya mendekati Pilpres 2024, publik akan banyak menjumpai lembaga survei yang merilis hasil survei yang beragam, tergantung dari latar belakang  masing-masing, atas pesanan siapa, untuk kepentingan siapa dan seterusnya. “Intinya, kita harus hati-hati membaca data. Jangan sampai salah dalam menganalisa, apalagi pengamat politik yang mengambil statement," tegas Azis.

Aziz mengakui, sang Ketua Umum Airlangga Hartarto layak disebut sosok berkualitas baik sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Penilaian itu masuk dalam sebuah monitoring yang dilakukan lembaga independen seperti Indonesia Indicator terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di media, awal Januari lalu menunjukkan temuan yang signifikan terhadap popularitas sejumlah pejabat publik di Indonesia.

Nama Airlangga Hartarto menempati posisi ketiga sebagai tokoh paling berpengaruh di media sepanjang tahun 2021. Urutan pertama diduduki Presiden Joko Widodo, sementara urutan kedua diduduki Kapolri Listyo Sigit.

Data yang dipantau Indonesia Indicator berdasarkan dari pantauan jumlah pemberitaan, jumlah pernyataan dan jumlah quotasi tokoh Nasional di Media. Sepanjang 2021 tercatat sebanyak 309.659 kali pernyataan Airlangga dimuat oleh Media. Di bawahnya ada nama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan. Hasil ini menunjukkan jika Airlangga adalah figur yang berpengaruh di Indonesia.

Azis berharap agar lembaga survei yang mempublikasikan hasil surveinya jelang Pilpres dan Pemilu 2024 dan pengamat politik untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, karena dapat menimbulkan misintepretasi.