PDIP Minta Audit Hasil Survei, Indo Barometer: Semua Bisa Dicek, Kalau Ada yang Main-main Kena Babat

JAKARTA - Direktur Indo Barometer, Muhammad Qodari mempertanyakan usulan elite PDI Perjuangan untuk mengaudit hasil survei karena dianggap sebagai upaya menggiring opini Pilpres 2024 digelar satu putaran lewat lembaga survei.

Qodari mengaku tak khawatir hasil survei dari lembaganya ikut diaudit. Namun menurutnya, justru usulan audit tersebut akan membahayakan lembaga-lembaga survei yang baru muncul jelang Pilpres 2024.

Qodari lantas menyinggung ada lembaga survei baru yang tiba-tiba muncul dan menempatkan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi teratas survei. Dia heran, karena mayoritas lembaga survei kredibel menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai juara.

"Bahwa tidak percaya hasil survei sekarang ini, beginilah, begitulah, bahkan mengusulkan akan ada lembaga audit terhadap lembaga survei, ya saya dukung, karena yang aneh-aneh itu akan kena alias senjata makan tuan, bagus, terusin aja. Kalau lembaga survei yang bener ditakutin, survei bener kok, tapi sekarang kan ada lembaga yang tiba tiba muncul dan tiba tiba yang menang 03, dan seterusnya," ujar Qodari di Sekber Relawan Prabowo-Gibran, Jakarta Barat, Kamis, 4 Desember.

Karenanya Qodari menilai, gagasan mengaudit hasil survei justru akan berbahaya bagi lembaga-lembaga survei yang baru muncul tersebut.

"Jadi saya kutip Cak Imin, nggak bahaya tha? Nah itu dia. Nggak bahaya tha? Ya bahaya itu," kata Qodari.

"Justru lembaga lembaga yang baru muncul itu nanti nggak bisa publikasi lagi. Ganti nama lagi nanti, kena audit lagi," sambungnya.

Qodari pun menjamin, hasil survei dari lembaganya dapat dipertanggung jawabkan. Baik dari metologi maupun seluruh instrumen survei lainnya.

"Jadi sebetulnya, kalau kita kerja riset yang benar itu nggak perlu diauditkan. Semuanya bisa dicek, metodologi bisa dicek, proses data kolektingnya bisa dicek. Saya jamin kalau ada yang main-main dengan data survei dan quick count, itu pasti kena babat itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei jelang Pilpres 2024. Sebab, PDIP menduga ada upaya menggiring opini Pilpres 2024 digelar satu putaran lewat lembaga survei.

"Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 2 November.

Menurut Hasto, melalui audit tersebut,  bisa terlihat mana lembaga survei yang menggunakan metodologi secara benar nantinya.

"Dari aspek perizinan itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi-intervensi terhadap daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu," katanya.