JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegur jajaran menterinya yang kerap asal bicara tanpa meminta arahan dari Satgas Penanganan COVID-19. Teguran ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas yang diikuti oleh para menteri dan lembaga terkait.
"Saya minta setiap ingin statmen tentang COVID ditanyakan lebih dulu dengan yang namanya Prof Wiku (Jubir Satgas Penanganan COVID-19, red). Sehingga tidak semua komentar dan yang diambil statment dari kita berbeda semuanya," kata Jokowi dalam ratas bertajuk Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 24 Agustus.
Teguran ini muncul setelah belakangan ini Jokowi melihat banyak media dalam negeri maupun media asing yang memberitakan hal kurang tepat. Menurut dia, hal ini terjadi karena komunikasi yang disampaikan oleh jajaran menteri dan lembaga terkait tidak tepat.
"Ini cara komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, dan tidak jelas. Hati-hati," tegasnya.
Padahal, menurut eks Gubernur DKI Jakarta sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia sudah tepat.
BACA JUGA:
Dia mengambil contoh, Indonesia saat ini sudah mengantongi komitmen dari negara lain untuk bekerja sama dalam pengadaan vaksin hingga 290 juta dosis vaksin. Angka ini, kata Jokowi berdasarkan laporan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurut dia, angka tersebut sangatlah besar. Sebab, di negara lain, belum ada yang mampu mendapatkan kerja sama hingga ratusan juta dosis seperti Indonesia.
Sehingga ke depan, Jokowi meminta agar pola komunikasi para jajaran menterinya dan lembaga lainnya terhadap publik harus diperbaiki dan lebih dulu berkonsulasi dengan pihak yang memahami kondisi pandemi. Hal ini bertujuan agar pasar ekonomi dan dunia usaha di Indonesia semakin percaya diri.
"Tolong satu itu saja, yang namanya Prof Wiku itu diajak bicara kalau memang mau bicara (di publik, red)," pungkasnya.
Terkait
