JAKARTA - Perusahaan Umum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah meluncurkan komoditas beras premium lokal, sebagai salah satu produk andalan Sulawesi Tengah yang diberi nama 'beras maleo', Rabu, 29 Desember.
Beras Maleo sendiri telah mengantongi izin resmi dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) dengan nomor izin edar Kementan RI PD.72.13-A.I-01-00006-5/2021.
Kehadiran beras maleo dinilai menjadi salah satu daya dorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan pada kalangan petani-petani lokal.
"Ini adalah beras premium milik masyarakat Sulteng, tentu dengan harga yang semestinya sebagaimana beras premium kita ambil dari petani, sehingga menjadi opsi untuk kita memberdayakan kaum petani lokal, karena memang kualitas beras ini tidak kalah dengan lainnya," kata Kepala Kanwil Bulog Sulteng, Basirun kepada Antara di Kota Palu, Rabu, 29 Desember.
Ia menjelaskan meski dengan statusnya sebagai beras premium, Bulog Sulteng memasarkan beras maleo dengan harga yang terjangkau, bahkan jauh lebih murah dibanding dengan harga beras premium pada umumnya.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 48, penyerapan beras milik petani lokal oleh Bulog juga dimaksudkan dalam rangka stabilisasi harga pangan, serta peningkatan kualitas ekonomi masyarakat setempat.
"Hal ini terbukti dalam catatan Bank Indonesia, menyebut stabilisasi harga di wilayah Sulteng sepanjang tahun 2021 dalam batas yang normal, bahkan angka pertumbuhan ekonomi sampai meningkat dua digit," jelas Basirun.
BACA JUGA:
Selain peluncuran beras premium maleo, Bulog Sulteng turut melakukan penandatanganan kerjasama dengan pemerintah Kota Palu, pemerintah Kabupaten Sigi dan pemerintah Kabupaten Donggala dalam pengadaan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Direktur Bisnis Perum Bulog RI, Febby Novita menyebut kerjasama itu sebagai upaya transformasi bisnis Bulog untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan negara, serta ketersediaan pangan guna kepentingan komersil untuk menjaga stabilisasi harga.
Hal itu selaras dengan visi yang ada pada Instruksi Presiden (Inpres) nomer 5, mengatur tentang harga serapan beras dari petani oleh Bulog.
"Kita minta kepada Pemprov disini, pemkab/pemkot untuk mensosialisasikan betul-betul tentang Inpres ini, karena didalamnya ada kriteria beras yang harus diserap Bulog, seperti kadar airnya dan beberapa indikator lagi, nah kalau itu tidak terpenuhi maka akan berpengaruh mungkin jumlah yang akan diserap," ungkap Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita kepada ANTARA usai peluncuran beras Maleo di Kota Palu, Rabu siang.
Pihaknya pun merencanakan, pada tahun 2022 akan memperluas kolaborasi antar Bulog dengan 10 pemerintah daerah yang tersisa, selain dari Kota Palu, Sigi dan Donggala.
Ia menambahkan salah satu konsep kolaborasi yang sudah dirancang Bulog, adalah kolaborasi paket pasar murah dan vaksinasi.
Sehingga, selain membantu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga murah, juga sekaligus membantu pemerintah Kabupaten setempat untuk melangsungkan vaksinasi terhadap warganya.