Harga Beras Diprediksi Tidak Turun dalam Waktu Dekat

JAKARTA - Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin mengapresiasi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan dari pemerintah, yang diberikan selama tiga bulan sejak April 2023, untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat.

"Hal itu positif karena sepertinya harga beras sulit turun dalam beberapa waktu ke depan," ujar Gunawan, di Medan, dikutip dari Antara, Selasa 11 April.

Menurut dia, bantuan beras tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang sehari-harinya berkutat dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

Andai tidak ada bantuan dan harga beras naik, maka warga di golongan tersebut terpaksa harus mengurangi atau menurunkan kualitas konsumsinya.

"Itu berbahaya, karena kemampuan mereka untuk membeli kebutuhan lain juga berkurang," kata Gunawan.

Dia memprediksi harga beras tidak turun dalam waktu dekat, salah satunya lantaran kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras berkadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 20 persen, butir menir maksimal dua persen di gudang Perum Bulog, menjadi seharga Rp9.950 per kilogram pada 15 Maret 2023.

Kemudian, ada pula potensi kemarau akibat fenomena El Nino pada pertengahan tahun 2023 yang dapat membuat sawah-sawah gagal panen.

"Meski begitu, ada kabar baik bahwa pemerintah akan membuka keran impor. Itu bisa membuat harga beras tidak mengalami kenaikan. Apalagi konsumsi masyarakat belakangan ini terus mengalami penurunan," ujar Gunawan pula.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan peluncuran bantuan pangan berupa beras dari cadangan beras pemerintah kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat, di sela kunjungannya ke Perum Bulog Pusat Distribusi Ngabeyan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin.

"Bantuan ini diharapkan bisa menurunkan harga beras. Ini kan masa panen raya hampir di semua provinsi. Saya sudah cek di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat yang panen raya. Jadi masalah pasokan, suplai, tidak ada masalah," ujar Presiden Jokowi pula.