Bagikan:

JAKARTA - Perum Bulog menyampaikan bakal menjual minyak goreng murah pada tahun depan. Hal ini sebagai salah satu upaya stabilisasi harga minyak goreng yang meningkat. Saat ini, Bulog sedang mendekati produsen untuk bekerja sama dalam penyediaan pasokan.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa pada dasarnya Bulog memang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng di pasaran. Namun, karena komoditi tersebut hingga saat ini masih mahal, maka Bulog mesti ikut membantu pemerintah dalam stabilisasi harga.

"Kita sedang bicarakan dengan beberapa produsen minyak goreng. Sehingga paling tidak Bulog punya peran untuk stabilisasi harga," katanya dalam konferensi pers, di Kantor Bulog, Jakarta, Selasa, 28 Desember.

Meski begitu, Budi mengakui saat ini mencari pasokan minyak sawit untuk bahan baku minyak goreng dengan harga yang murah sangat terbatas. Sebab, saat ini stok minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri mayoritas diekspor.

"Sebenarnya kalau kita lihat, CPO banyak, tapi sekarang diekspor dibandingkan untuk kepentingan dalam negeri. Ya wajar saja orang berbisnis itu mencari keuntungan sebanyak-banyak mungkin," ucapnya.

Buwas, sapaan Budi mengatakan beberapa produsen minyak yang ditemui Bulog, sudah tidak lagi punya stok. Kalaupun ada dan diproduksi saat ini, kata Buwas, maka kisaran harganya juga akan sama dengan kondisi di pasaran saat ini.

"Begitu kita mau beli kepada produsen minyak dia sudah pasang harganya tinggi. Itu sebabnya kita tidak bisa menjual lagi atau memproduksi lagi dengan harga murah. Tapi kita tidak boleh memproduksi di atas harga Rp20 ribu, apa gunanya Bulog. Kita harus menjual dengan harga di bawah, harus. Itu tugasnya Bulog," katanya.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Muhammad Suyamto mengatakan bahwa Bulog bakal diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melakukan pengadaan minyak goreng. Adapun jumlah pengadaanya mencapai 2,4 juta ton.

Lebih lanjut, Suyamto mengatakan Bulog akan membeli minyak goreng dari produsen sesuai harga pasar selanjutnya akan dijual ke masyarakat dengan harga terjangkau yang ditetapkan pemerintah.

"Berapa harga maksimal yang akan dijual ke pengecer nanti ditentukan oleh Kementerian Perdagangan," katanya.

Menurut Suyamto, akan terdapat selisih harga karena harga jual minyak goreng yang dijual lebih murah dari harga beli. Selisih tersebut, rencananya bakal disubsidi dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Penggunaan dana BPDPKS baru pembahasan. Kita tunggu keputusan pemerintah, karena masih membicarakan teknis. Berapa total dananya nanti akan tergantung harga pasar dan biaya distribusi oleh Bulog," ucapnya.