Jaga Stabilisasi Harga, Badan Pangan Dorong Beras Bulog ke Penjualan Ritel

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mendorong beras Bulog ke penjualan ritel.

Tujuannya agar penyaluran beras medium dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras dapat diperluas dan ditingkatkan.

Menurut Arief, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan SPHP sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

“Perluasan dan peningkatan penyaluran SPHP melalui pasar ritel ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar kita mewaspadai kenaikan harga beras dengan melakukan langkah-langkah stabilisasi secara masif,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, 29 Januari.

Arief berharap, hilirisasi beras SPHP ke pasar ritel ini dapat mendorong keterjangkauan beras medium Bulog di masyarakat.

Melalui langkah ini beras medium yang digelontorkan dalam program SPHP Bulog tidak hanya bisa didapatkan di Kanwil Bulog atau pasar-pasar tradisional, tetapi juga di warung sekitar pemukiman warga, toko-toko Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, dan ritel modern baik secara daring maupun luring.

“Kami perluas distribusinya dengan menyasar dan memperbanyak toko-toko ritel yang ada di sekitar masyarakat. Hal ini untuk memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas masyarakat terhadap produk beras Bulog yang kita jual dengan harga terjangkau,” paparnya.

Menurut Arief, upaya mendorong beras Bulog kepenjualan retail tersebut telah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPHP.

Dalam juklak tersebut menyebutkan Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern serta tempat-tempat yang mudah dijangkau lainnya.

“Poinnya, yang terpenting membuka keterjangkauan dan harga penjualan sampai ke tingkat konsumen harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai jaminan atas mutu, beras yang dijual harus mencantumkan informasi harga, kelas mutu, dan berat bersih,” jelasnya.

Arief menambahkan, berdasarkan data yang dihimpun telah banyak daerah melakukan perluasan pendistribusian melalui toko dan gerai ritel setempat, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Yogyakarta, dan Jambi.

Pelaksanaan SPHP ini, kata dia, akan terus dilakukan setiap hari dengan lebih masif di seluruh Indonesia.

Sampai dengan 28 Januari ini Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP sebanyak 161.000 ton, jumlah tersebut meningkat 143 persen dibandingkan dengan penyaluran beras untuk stabilisasi stok dan harga di bulan Januari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 66.000 ton.

“Bulog di seluruh daerah kami minta melakukan operasi pasar beras SPHP ini setiap hari sampai dengan panen raya di Februati-Maret ini. Sebagai komoditas pokok penting yang dikonsumsi mayoritas warga, stabilitas stok dan harga beras adalah prioritas,” ujarnya.

Sekadar informasi, Bulog sendiri mendapatkan penugasan dari NFA untuk melakukan penyerapan di tahun 2023 sebanyak 2,4 juta ton.

Sedangkan peruntukkan untuk stabilisasi sebanyak 1,2 juta ton. Sehingga ditargetkan di akhir tahun stok Bulog sekitar 1 juta ton.

Pentingnya SPHP untuk menjaga stabilisasi harga beras, tambahnya, juga bertujuan untuk pengendalian inflasi.

Berdasarkan data Tingkat Inflasi Indonesia Bulan Desember 2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang dapat mempengaruhi angka inflasi.

Pada periode tersebut beras memiliki andil 0,07 persen terhadap inflasi nasional. Adapun tingkat inflasi Indonesia pada Desember 2022 berada di 5,51 persen secara year on year.