JAKARTA - Setelah Din Syamsuddin bersama beberapa tokoh politik mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), tak lama kemudian gantian para pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 membuat gerakan yang bernama Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA).
Soal kemunculan gerakan pro Jokowi, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai KITA bukan gerakan murni dan gerakan reaksioner yang tak muncul dari sejumlah masalah di tengah masyarakat. Dia menilai, KITA dibentuk untuk menjatuhkan citra KAMI maupun orang-orang yang kritis terhadap pemerintah.
"Terlepas dari tujuan-tujuan normatif yang dikemukakan oleh KITA tapi publik tahu ini sebuah upaya politik untuk mendowngrade pihak-pihak kritis. Mereka, termasuk KAMI, tidak mewakili kepentingan semua pihak," kata Firman saat dihubungi VOI, Jumat, 21 Agustus.
Dia mengatakan kemunculan KITA ini sangat disayangkan. Mengingat, saat ini pemerintah memang memerlukan masukan dari berbagai pihak terutama mereka yang kritis. Tapi, dengan munculnya KITA yang terjadi malah sebaliknya karena pemerintah terkesan menumpuk pendukungnya.
"Pemerintah saat ini butuh masukan cerdas bukan menumpuk pendukung yang sejatinya hanya membuat berbagai stagnansi saat ini menjadi berkelanjutan tanpa challenge berarti dari rakyat kritis atau civil society," ungkapnya.
Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Kata dia, kehadiran KITA yang dideklarasikan oleh mantan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq tersebut bertujuan untuk melawan atau mengcounter gerakan KAMI.
"Dibentuk oleh penguasa dengan menggunakan pendukung-pendukungnya. Ini biasanya untuk mengcounter gerakan KAMI," kata Ujang.
KITA ini akan menjadi lawan untuk KAMI. Sebab, ketika gerakan KAMI melontarkan kritik terhadap pemerintah, bukanlah pemerintah yang akan menjawab secara langsung. "Tapi dari pihak pendukungnya yang menjawab, dari KITA," tegasnya.
Sebab, ketika pemerintah sendiri yang menjawab kritikan ini, mereka khawatir akan muncul sebutan pemerintahan Jokowi anti kritik dan anti demokrasi dari masyarakat.
"Makanya dibuat pihak ketiga seperti KITA. Merekalah yang akan mengcounter opini dan gerakan aksi KAMI," ungkapnya.
BACA JUGA:
Sebelumnya, sebagai deklarator KITA, Maman Imanulhaq mengatakan gerakannya itu berusaha membangun kesadaran politik yang kreatif dan berkelanjutan. Dia mengatakan, gerakan ini adalah koalisi independen yang mengembangkan serta melestarikan Tanah Air Indonesia sebagai identitas dan masa depan bersama.
Dia menepis KITA dideklarasikan sebagai tandingan KAMI. Menurutnya KITA dibentuk sebagai politik kesadaran kebersamaan Indonesia.
"Kita hormati para tokoh yang mendeklarasikan KAMI. Tapi pembelahan opini di saat kita butuh bekerja sama menghadapi pandemi, jelas mengganjal spirit kebangsaan kita", sambungnya.
KITA dideklarasikan di Gedung Joeang, Menteng, Jakpus, Rabu, 19 Agustus. Sejumlah tokoh dan organ relawan serta elemen budayawan, pesantren dan habib ikut hadir.