Pimpinan DPR Upayakan RUU TPKS Masuk Agenda Paripurna Besok

JAKARTA - Pimpinan DPR RI mengupayakan untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ke dalam agenda rapat paripurna besok. Diketahui, 7 dari 9 fraksi telah sepakat draf RUU TPKS menjadi usulan inisiatif DPR.

Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB Muhaimin Iskandar mengaku, dirinya bersama Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel mendorong digelarnya rapat Badan Musyawarah (Bamus) guna menentukan agenda paripurna.

"Tadi sama Pak Rachmat sebagai wakil ketua, berdua, sudah berusaha agar hari ini bisa dilaksanakan Bamus," ujar Muhaimin di Gedung DPR, Rabu, 15 Desember.

Terlebih kata dia, besok Kamis, 16 Desember, merupakan rapat paripurna penutupan Masa Sidang II Tahun 2021-2022. Artinya, dewan akan memasuki masa reses hingga Januari 2022.

"Besok adalah paripurna terakhir yang mengakhiri masa persidangan terakhir. Saya berharap hari ini bisa bamus, tapi saya belum bisa pastikan teknisnya udah siap atau belum," kata Cak Imin.

BACA JUGA:

| BERITA
Ketum PKB Ingin Presidential Threshold Diturunkan Jadi 5 Persen
15 Desember 2021, 14:40
| BERITA
Cak Imin: Kita Usulkan Semua Orang Bisa Karantina Mandiri, Kontrolnya Lewat Visiting Sidak Seperti di Inggris
15 Desember 2021, 14:06
| BERITA
Ketum PKB Muhaimin Datang ke Kantor PGI, Kasih Undangan Khusus untuk Perayaan Natal 21 Desember Mendatang
14 Desember 2021, 19:40
| BERITA
Cak Imin: Mumpung Belum Terdeteksi, Varian Omicorn Jangan Dianggap Enteng
29 November 2021, 11:20
| LIFESTYLE
Kiky Saputri Nggak Ada Takutnya, Cak Imin Juga 'Habis' Di-roasting Sebelum Anies Baswedan
11 November 2021, 12:40

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS Willy Aditya meminta RUU tersebut bisa disepakati dalam rapat paripurna. Bahkan ia mengusulkan agar dibahas pada masa reses.

"Insyaallah kita lagi komunikasi. Tadi saya bilang kalau bisa izin bersidang di masa reses. Kenapa tidak, toh undang-undang yang lain bisa kok," kata Willy di Gedung DPR, Rabu, 8 Desember.

Pembahasan dilakukan pada masa reses karena dia ingin RUU TPKS dapat disahkan menjadi undang-undang pada masa sidang yang akan datang. "Maksimal masa sidang depan sudah disahkan," ujarnya.

Menurut politisi Partai NasDem ini, aturan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan. "Korban yang membutuhkan keadilan benar-benar menunggu kehadiran undang-undang (TPKS)," kata Willy.

Willy yakin pembahasan RUU itu tidak akan menemui kendala berarti karena pada dasarnya, hampir semua fraksi mendukung. Dukungan juga berasal dari pemerintah.

"Semua ini kerja sama kita bersama, dan seperti saya bilang tadi, untuk pembahasan bersama pemerintah, toh kemarin, kalau sekarang boleh saya bocorkan, kemarin waktu kita Rapim, Senin, pemerintah datang ke DPR, untuk menjelaskan bagaimana pemerintah memiliki komitmen untuk menyelesaikan RUU ini. Semoga surpresnya tidak lama lama lah. Karena DIM-nya sudah disusun kok sama pemerintah," tukasnya.

Tag: dpr nasional ruu tpks muhaimin iskandar