PUPR Dapat Anggaran Paling Besar di RAPBN 2021, Geser Kementerian Pimpinan Prabowo

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap ada 10 kementerian/lembaga dengan anggaran belanja terbesar tahun depan berdasarkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) 2021.

Adapun posisi pertama ditempati Kementerian PUPR yang dipimpin Basuki Hadimuljono, yang berhasil menggeser Kementerian Pertahanan (Kemhan) pimpinan Prabowo Subianto di mana pada tahun ini memiliki anggaran belanja terbesar. Anggaran Kementerian PUPR dari Rp75,6 triliun tahun 2020 menjadi Rp149,8 triliun pada tahun depan.

"Belanja KL memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya menjadi Rp149,8 triliun," tuturnya, dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat, 14 Agustus.

Pemerintah, kata Sri Mulyani, bukan tanpa alasan memberikan anggaran besar pada Kementerian PUPR. Pada tahun ini, anggaran Kementerian PUPR banyak mengalami pemotongan. Sehingga tahun depan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur.

"Kita lihat tahun 2019 itu Rp100 triliun tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun dan untuk itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan," jelasnya.

Kemudian, Kementerian Pertahanan dari Rp117,9 triliun menjadi Rp137 triliun. Polri dari Rp92,8 menjadi Rp112 triliun. Kemensos dari Rp104,4 triliun menjadi Rp92,8 triliun.

"Untuk Kemensos turun tapi tidak terlalu tajam. Mungkin hanya dari kelompok penerima yang dipertajam dengan data lebih update," katanya.

Kementerian selanjutnya adalah Kementerian Kesehatan akan mengalami kenaikan cukup tajam dari tahun ini Rp78,5 triliun di tahun depan akan Rp84,3 triliun.

"Lalu Kemendikbud juga akan meningkat cukup tajam 2019 Rp34,5 triliun, melonjak 2 kali lipat di 2020 dan tahun depan Rp81,5 triliun. Kementerian Agama juga meningkat dari Rp42,4 triliun menjadi Rp67 triliun," tuturnya.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga mengalami kenaikan dari Rp32,7 triliun menjadi Rp45,7 triliun. "Kementerian Keuangan ini termasuk BLU kelapa sawit, karena program B20 dan termasuk dana pengelolaan LPDP mencapai Rp43,3 triliun dan kemudian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun dari Rp14 triliun ini untuk food estate," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran infastruktur sebesar Rp414 triliun digunakan untuk memperbaiki ketersediaan dan fungsi dari infrastuktur itu sendiri. Ia berujar, pandemi COVID-19 ini menunjukan infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dengan anggaran Rp30,5 triliun termasuk melalui TKDD difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Jokowi mengatakan, dengan anggaran ini pemerintah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan; mengonsolidasi dan mengoptimalisasi infrastruktur dan layanan bersama.

Anggaran juga akan dugunakan untuk mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

"Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas, infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata," tuturnya, dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus.

Selain itu, Jokowi mengatakan, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman juga harus dilakukan. Hal ini yang membuat anggaran infastruktur lebih besar dari anggaran kesehatan di APBN 2021.