JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas, mengingatkan pemerintah supaya memperhatikan usaha mikro dan ultra mikro. Kata Anwar Abbas, dua kelas usaha ini belum memiliki akses pembiayaan memadai untuk menjangkau perbankan.
Dia mencermati, selama ini pemerintah telah berhasil menyejahterakan usaha besar, menengah, dan kecil saja. Sementara kelompok usaha yang masuk kelas mikro dan ultra mikro belum terjamah pendanaan perbankan.
“Sehingga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia semakin terjal dan meningkat setiap tahunnya. Hal itu sangat berbahaya karena berpotensi menggangu stabilitas kesatuan bangsa,” ujar Buya Anwar saat memberikan sambutan Pembukaan Kongres Ekonomi Umat II, Jumat 10 Desember di Hotel Sultan. Presiden Jokowi juga hadir dalam acara ini.
Kata dia, kelompok usaha mikro dan ultra mikro mencapai angka 68 persen. Pelaku usaha dalam kelas ini mencapai 63 juta jiwa. Bila kelompok ini diperhatikan, kata dia, maka daya beli masyarakat secara agregat juga akan naik signifikan.
"Perlu langkah afirmatif dari pemerintah berupa kebijakan yang lebih kuat agar mengubah situasi ini. Sehingga masyarakat lapis bawah bisa tertolong terutama mereka yang berada di kelompok usaha mikro dan ultra mikro. Pemerintah perlu mendampingi, membantu, memfasilitasi permodalan, proses produksi, pemasaran, sampai manajemen," beber Buya Anwar di depan presiden.
Sejurus kemudian, giliran Jokowi yang berbicara. Awalnya Jokowi membuka dengan salam. Dan Jokowi langsung masuk ke inti sambil menunjukkan beberapa lembar kertas yang memang sudah disiapkan stafnya.
"Tadi saya disiapkan bahan sambutan seperti ini banyaknya," kata dia sambil memegang kertas di tangan kirinya.
"Tapi setelah saya mendengar tadi, Dr. Buya Anwar Abbas menyampaikan itu, saya enggak jadi juga pegang ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas," lanjut Jokowi.
"Akan lebih baik menurut saya, di dalam forum yang sangat baik ini," sambung Jokowi sambil tersenyum.
Sebagai awalan yang dibahas adalah tentang penguasaan lahan dan tanah. Jokowi bilang, urusan lahan bukan dia yang membagi.
"Ya harus saya jawab. Harus saya jawab. Dan, kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita, sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta yang ingin kita bagi," kata dia.
"Dan saat ini, kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), yang ditelantarkan, semuanya. Mungkin insyaallah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu per satu yang ditelantarkan, karena banyak sekali. Konsesinya diberikan, sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun, tapi tidak diapa-apakan, sehingga kita tidak bisa memberikan ke yang lain-lain," tandasnya.
Pernyataan Jokowi yang lengkap sudah redaksi tulis dalam artikel "Panjang Lebar Penjelasan Jokowi untuk Respons Kritikan Anwar Abbas di Kongres MUI". Selengkapnya bisa klik tautan tersebut.
BACA JUGA:
Terkait
