Sepuluh Tahun Kerja Sama Strategis Indonesia-Prancis, Menlu Retno Minta Perdagangan Adil dan non-Diskriminatif

JAKARTA - Menandai sepuluh tahun kemitraan strategis Indonesia dengan Prancis, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri Luar Negeri Jean Yves Le Drian menandatangi rencana aksi bersama untuk lima tahun ke depan di Jakarta.

Menlu Retno menyebut, sebagai investor terbesar kedua dan mitra dagang terbesar kelima dari Eropa untuk Indonesia, Prancis merupakan salah satu mitra penting di Benua Biru.

"Untuk menekankan penguatan kemitraan lima tahun ke depan, hari ini kita menandatangani 'Plan of Action for the Deepening of Strategic Partnership between Indonesia-France for the Period of 2022-2027," sebut Menlu Retno dalam keterangan pers virtual.

Lebih jauh Menlu Retno menerangkan, beberapa hal menjadi prioritas dalam Rencana Aksi tersebut antara lain kerja sama di sektor kesehatan, pertahanan, perubahan iklim, energi dan maritim.

Dijelaskannya, tahun depan Indonesia-Perancis merencakan untuk melakukan dialog maritim yang pertama kalinya, langkah awal implementasi dari rencana aksi tersebut.

"Kedua, kerja sama kesehatan akan dilanjutkan dalam konteks memperkuat arsitektur kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi yang akan datang. Untuk vaksin, Indonesia menyampaikan apresiasi rencana tambahan dukungan vaksin sebesar 1 juta dosis dari Prancis," ungkap Menlu Retno, menambahkan sebelumnya Perancis telah memberikan dukungan 3.8 juta dosis vaksin AstraZeneca kepada Indonesia.

Prioritas ketiga menitikberatkan pada intensifikasi komunikasi kedua negara, dengan Indonesia tahun depan Indonesia akan memegang Presidensi G20, sementara Prancis memegang Presidensi Dewan Uni Eropa pada paruh pertama tahun 2022.

Posisi ini diharapkan Menlu Retno dapat memberikan kemajuan signifikan dalam perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA di masa presidensi Prancis di Uni Eropa.

Hal berikutnya yang menjadi prioritas yakni pentingnya perdagangan yang adil, terbuka dan non-diskriminatif. Dikatakan Menlu Retno, perdagangan yang adil, terbuka dan non-diskriminatif akan berkontribusi banyak bagi pemulihan ekonomi.

"Perdagangan yang adil, terbuka dan non-diskriminatif akan sangat membantu pencapaian target SDGs yang menyisakan waktu sembilan tahun lagi. Saya menekankan agar berbagai kebijakan ekonomi hijau ditempatkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hanya dengan demikian sustainbility yang sesungguhnya akan dapat tercapai. Selai itu kita juga harus mencegah penyalahgunaan isu lingkungan sebagai hambatan bagi perdagangan," papar Menlu Retno.

Berikutnya, prioritas rencana aksi tersebut terkait dengan kolaborasi mempercepat transisi energi. Menlu Retno menerangkan, transisi energi merupakan salah satu prioritas presidensi G20 Indonesia.

"Transisi energi bukan merupakan opsi, namun merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kolaborasi diperlukan untuk mendukung proses transisi tersebut, antara lain melalui investasi dan transfer teknologi," tukasnya.

"Dalam kaitan ini, saya sangat mengapresiasi komitmen Perancis untuk mendukung pendanaan bagi proyek transisi energi di Indonesia sebesar 500 juta euro," sambungnya.

Terakhir, prioritas Indonesia dan Prancis lima tahun ke depan terkait dengan peningkatan kerja sama pertahanan, dengan kedua negara telah menandatangani kerja sama pertahanan pada Juni lalu.

"Dalam pertemuan tadi saya ulangi yang disampaikan Presiden Indonesia dalam pertemuan dengan Presiden Macron di Roma bulan lalu, yakni pentingnya alih teknologi joint development and production dalam kerja sama pertahanan," paparnya.

"Kita juga membahas penguatan mekanisme pertemuan bilateral kedua negara dengan melibatkan bidang pertahanan, dan kita sepakat untuk memulai pertemuan atau mekanisme 2+2 Meeting mulai tahun depan," pungkasnya.