Kapal Penjaga Pantai China Blokir Kapal Logistik Pakai Meriam Air di Laut China Selatan, Menlu Filipina: Tindakan Ilegal
Ilustrasi kapal penjaga pantai China. (Wikimedia Commons/Tyg728)

Bagikan:

JAKARTA - Filipina mengutuk "dalam istilah yang paling keras" tindakan tiga kapal Penjaga Pantai China yang memblokir dengan menggunakan meriam air pada dua kapal pasokan Manila, dalam perjalanan mereka ke atol yang diduduki Filipina di Laut China Selatan, diplomat utamanya mengatakan pada Hari Kamis.

Menteri Luar Negeri Teodoro Locsin mengatakan tidak ada yang terluka dalam insiden 16 November di Second Thomas Shoal, tetapi kapal Filipina yang mengangkut pasokan makanan untuk personel militer yang berpangkalan di sana harus membatalkan misi mereka.

"Tindakan Penjaga Pantai China adalah ilegal," kata Locsin dalam sebuah pernyataan, mengingatkan China kapal publik dilindungi oleh Perjanjian Pertahanan Bersama Filipina-Amerika Serikat, mengutip Reuters 18 November.

Locsin mengatakan dia telah menyampaikan "dalam istilah yang paling keras" kepada Duta Besar China di Manila "kemarahan, kecaman dan protes kami atas insiden tersebut."

Locsin memperingatkan "kegagalan Beijing untuk menahan diri, mengancam hubungan khusus" antara kedua negara.

"China tidak memiliki hak penegakan hukum di dalam dan di sekitar wilayah ini. Mereka harus berhati-hati dan mundur," tegas Locsin.

Manila menganggap Second Thomas Shoal, yang terletak 105 mil laut (195 km) barat daya wilayah Filipina Palawan, sebagai zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut. Itu telah menduduki beting itu sejak 1999 setelah dengan sengaja mendaratkan kapal angkatan laut di karang.

China, yang mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, mengatakan terumbu karang itu adalah bagian dari wilayahnya, tetapi keputusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag mendukung Filipina.

Kedutaan China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media.

Untuk diketahui, China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan, tetapi Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga telah mengajukan klaim yang bersaing untuk beberapa atau semua pulau.