JAKARTA - Pengurus Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia terkait pengadaan pesawat.
Ketua Harian Sekarga, Tommy Tampati mengatakan pihaknya ingin agar dugaan rasuah ini bisa diusut tuntas. Apalagi, pihaknya sebenarnya sudah beberapa kali melapor kepada KPK tapi belum pernah ditindaklanjuti.
"Sebenarnya dari kami sudah beberapa kali melaporkan namun sampai detik ini belum ditindaklanjuti," kata Tommy kepada wartawan, Selasa, 9 November.
"Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," imbuhnya.
Tommy memaparkan sudah banyak indikasi korupsi terjadi di internal perusahaan penerbangan pelat merah itu. Mulai dari penunjukkan konsultan secara langsung dengan nilai Rp800 miliar hingga pengadaan pesawat maupun mesin pesawat.
"Terkait pengadaan pesawat itu mulai 2006 dan itu disetujui pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN," ungkap Tommy.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Anak Buah Anies Tiba-tiba ke Gedung KPK, Ingin Serahkan Dokumen Formula E 600 Halaman
09 November 2021, 12:20 -
| BERITA
Polri Tegaskan Satgas Anti Mafia Bola Tak Bubar Sepenuhnya, Hanya...
09 November 2021, 13:02 -
| BERITA
Interupsi Anggota DPR Bukannya Tidak Boleh Tapi Jangan Juga Ketika Pidato Penutupan
09 November 2021, 12:47
Dengan berbagai indikasi yang ada dan pemberitaan media massa, dia berharap KPK segera mengusut dugaan korupsi yang terjadi di PT Garuda Indonesia. Apalagi, kata Tommy, praktik lancung di tubuh perusahaan itu dirasa sangat banyak.
"Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan, mesin pesawat yang pernah kami laporkan," tegasnya.
Tommy juga mengaku siap jika sewaktu saat dipanggil ke KPK untuk memberikan data yang diperlukan dalam pengusutan dugaan rasuah di perusahaan tersebut. Apalagi, kecurangan yang ada di tubuh perusahaan ini dianggap jadi penyebab terjadinya kerugian.
"Saya kira beban utang sekarang ini kan akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. Maka dari itu dikatakan ada korelasi, jelas ada. Ini yang harus ditelusuri oleh KPK," pungkasnya.
Tag Terpopuler
#ridwan kamil #palestina #pramono anung #hizbullah #pilkada 2024 #p diddyPopuler
