SUMBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) menekankan agar partai politik dapat tertib administrasi keuangan dalam pengelolaan keuangan bantuan pemerintah.
Sosialisasi tertib adminsitrasi ke partai politik, menurut Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto sudah dilakukan. Partai politik hadir di tengah masyarakat dengan tujuan membangun Pasaman Barat secara bersama-sama.
"Salah satu nilai baik yang harus dipegang oleh setiap parpol adalah tertib administrasi keuangan. Tertib administrasi pengajuan penyaluran dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan. Partai politik itu suatu hal yang wajib kita patuhi. Jangan karena salah administrasi keuangan berurusan dengan pihak yang berwajib," tegas Risnawanto di Simpang Empat, Antara, Jumat, 5 November.
Ada 12 parpol yang mendapatkan bantuan keuangan daerah yakni Hanura, PKS, PKB, PAN, Golkar, Gerindra, Nasdem, PBB, PDIP, Demokrat, PPP dan Perindo.
Bupati dan wakil bupati berasal dari partai politik termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga parpol perlu menunjukkan eksistensi di tengah masyarakat dan tentunya dengan nilai-nilai yang baik.
BACA JUGA:
"Tidak bisa sesuka hati dan apa maunya kelompok tertentu. Begitu juga dengan parpol. Jika ada bantuan anggaran parpol, maka harus diikuti dengan prosedur keuangan yang jelas," ujarnya.
Ia berharap jangan karena ada persoalan administrasi, keuangan negara, bisa masuk dalam kategori korupsi. Ia mencontohkan saat di tengah masyarakat tentang penyalahgunaan keuangan negara berujung meja hijau.
"Jadikan itu semua contoh suri tauladan yang baik. Kita pengurus parpol yang hadir hari ini jangan sampai salah dalam penggunaan dana bantuan parpol," harapnya.