Kisi-Kisi <i>Fit and Proper Test</i> Calon Panglima TNI yang Digelar Sabtu
KSAD Jenderal Andika (Foto: tniad.mil.id)

Bagikan:

JAKARTA - Komisi I DPR telah melakukan rapat internal membahas jadwal pelaksanaan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. 

Rapat yang digelar dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB itu memutuskan bahwa tahap verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI akan dilakukan Jumat, 5 November pukul 11.00 WIB oleh pimpinan Komisi dan Kapoksi. 

Adapun penelitian administrasi calon Panglima TNI, terdiri dari Bukti Penyerahan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara ke KPK, NPWP, SPT Pajak tahun terakhir, Daftar Riwayat Hidup, dan Surat Keterangan Berbadan Sehat.

Sementara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan calon Panglima TNI dilakukan Sabtu, 6 November pukul 10.00 WIB. 
 
"Sifat terbuka untuk visi misi, kecuali untuk hal hal strategis. Kehadiran fisik," ujar Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dalam keterangannya, Kamis, 4 November. 
 


Kemudian akan dilanjutkan dengan rapat internal Komisi I DPR untuk pemberian persetujuan, pada Sabtu 6 November pukul 13.00 WIB. 

"Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pimpinan DPR, direncanakan dapat diparipurnakan Senin tanggal 8 November," jelas Meutya Hafid. 
 
Diketahui, Presiden Jokowi memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon pengganti Hadi Tjahjanto dengan mengirimkan Surpres ke Ketua DPR Puan Maharani melalui Mensetneg Pratikno, Rabu, 3 November. 
 
Lantas, apa saja tantangan dan kisi-kisi pertanyaan bagi calon panglima pada Sabtu besok?
 
Anggota Komisi I DPR Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia mengatakan ada sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan yang harus diselesaikan Andika Perkasa.

"Pembangunan postur pertahanan yang kuat dan modern dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis yang berkembang perlu menjadi perhatian serius dalam pembangunan TNI ke depan," kata Farah, Kamis, 4 November. 

"Oleh karena itu, penguatan TNI melalui alutsista yang modern, berteknologi tinggi perlu menjadi perhatian Panglima TNI ke depan," sambungnya. 
 
Sementara, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno menyebut Fraksi Golkar akan menanyakan komitmen Andika atas sejumlah konflik yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah konflik di Papua, Poso, hingga Natuna.

"Gimana penanganan permasalahan di Papua, Poso, kemungkinan potensi konflik di Aceh. itu yang ingin kita bahas dan dengar. (Kondisi Natuna) itu juga yg ingin kita dengar bagaimana dia mengatasi soal itu. Kondisi keterbatasan angkatan laut kita, jumlah personel, kapal, gimana dia atur agar kehadiran kita terasa sehingga kapal-kapal asing tahu mereka masuk wilayah Indonesia, itu adalah wilayah kedaulatan kita," kata Dave.