JAKARTA - Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI kemungkinan digelar pada pekan depan. Badan Musyawarah (Bamus) belum menetapkan penjadwalan sehingga pelaksanaan fit and proper test tak mungkin digelar pekan ini.
"Kalau pekan ini sudah tidak mungkin," ujar Dasco, Rabu, 30 November.
Dasco mengatakan, pimpinan DPR belum bisa menggelar rapat untuk menindaklanjuti surpres tentang pergantian Panglima TNI yang baru dikirimkan Presiden Joko Widodo pada Senin, 28 November, kemarin.
Pimpinan, akan menyamakan waktu agar pekan depan bisa diadakan rapat, dan Bamus bisa segara menugaskan Komisi I DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan.
"Jadi ditunggu saja. Nanti akan kami sampaikan kalau sudah fix jadwal Bamusnya," kata Dasco.
Sebelumnya, Komisi I DPR siap menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal panglima TNI Laksamana Yudo Margono dengan segera setelah surat presiden (Surpres) diterima pimpinan DPR kemarin.
Hanya saja, komisi pertahanan itu masih menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) untuk menjalankan mekanisme pengangkatan panglima TNI baru. Meski ada informasi fit and proper test dilaksanakan pada Rabu besok, namun hingga hari ini hasil rapat Bamus belum memerintahkan Komisi I.
"Kami sudah siap laksanakan uji kepatutan kapan pun, tapi kami menunggu penugasan dari Bamus. Sampai hari ini belum ada penugasan dari Bamus DPR," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Selasa, 29 November.
BACA JUGA:
Adapun mekanisme uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI, yakni Komisi I DPR akan segera menggelar rapat internal persiapan fit and proper test setelah ditugaskan Bamus.
Kemudian sebelum fit and proper test, calon panglima TNI akan diverifikasi secara administrasi terkait data-data diri. Jika dinyatakan lengkap maka uji kepatutan dan kelayakan akan dilangsungkan.
Setelahnya, Komisi I DPR akan memverifikasi faktual dengan mengunjungi kediaman calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jika semua sudah terverifikasi, Komisi I akan membawa hasil fit and proper test ke Paripurna untuk dimintakan persetujuan.
Apabila telah disepakati dan disahkan, pimpinan DPR akan mengirimkan nama Laksamana Yudo Margono untuk diangkat menjadi Panglima TNI, dan mencopot Jenderal Andika Perkasa.
"Seperti biasa, verifikasi administrasi data-data dan sebagainya. Rapat internal memutuskan kapan tanggal panglima hadir untuk serahkan berkas-berkas nanti pimpinan Komisi I lakukan verifikasi. Kalau dinyatakan lengkap dan oke lalu dilakukan fit and proper test. Setelah selesai maka biasanya sore berkunjung ke kediaman sebagai bentuk untuk mengerti di kediaman. Kalau kunjungan dilakukan sebelum (fit and proper test) nanti dikira enggak netral," jelas Abdul Kharis.