Mencatat Sejarah tentang Respons Indonesia Hadapi COVID-19
Presiden Joko Widodo (Instagram/@jokowi)

Bagikan:

JAKARTA - Saat tulisan ini dibuat, 114 saudara sebangsa meninggal akibat COVID-19. 1.285 warga Indonesia lain mengidap bahaya yang sama di paru-paru mereka. Ironis, jika melihat gaya pemerintah merespons penyakit ini beberapa bulan lalu. Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seakan gagap menghadapi virus ini di Tanah Air. Namun, detik ini hingga detik lain ke depan patut diperjuangkan. Sejarah masih mencatat langkah demi langkah yang dilakukan pemerintah untuk menangani penyakit yang terlanjur mewabah. Semoga saja bukan catatan kegagalan konyol lainnya.

Presiden Joko Widodo (Instagram/@jokowi)

Jauh sebelum hari ini, tepatnya 31 Desember 2019, otoritas China melaporkan kasus pneumonia jenis baru --belakangan diidentifikasi disebabkan virus corona jenis baru-- kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). China menyerahkan laporan tersebut beserta catatan infeksi pada 59 orang di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut laporan, infeksi pertama terjadi di kota tersebut pada 12 Desember 2019. 163 orang yang melakukan kontak dengan ke-59 pasien kemudian ditelusuri.

Pada 11 Januari, dua hari setelah WHO memublikasikan prosedur deteksi virus corona baru, kematian pertama dilaporkan di China. Empat hari berselang setelah kematian itu, WHO memperingatkan potensi penyebaran virus berdasar bukti penularan antarmanusia. Rumah sakit di seluruh dunia diminta waspada.

Hari yang sama, di Indonesia, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengimbau semua pihak di dalam negeri waspada. Pelabuhan dan bandara disiagakan. Di tanggal 20 Januari, kasus pertama di luar China dilaporkan di Jepang, Korea Selatan, dan Thailand.

Pemerintah Indonesia merespons dengan mengaktifkan kembali alat pemindai suhu tubuh di seluruh pintu masuk negara, baik darat atau pun udara. Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Jakarta Barat, mulai menjalani prosedur itu keesokan harinya. "Karena salah satu gejalanya adalah panas, gangguan pernapasan, yang paling awal yang bisa dideteksi adalah dengan thermal scan," Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono menjelaskan upaya preventif, ditulis BBC Indonesia.

Situasi di China semakin gawat. 23 Januari, pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown di Kota Wuhan. Kekhawatiran dunia makin meningkat. Namun, 27 Januari, Jokowi memastikan tak ada indikasi masuknya virus corona ke Indonesia. Satu hari berselang, Indonesia menetapkan travel warning ke Provinsi Hubei. Pada 30 Januari, WHO mendeklarasikan status gawat darurat untuk wabah virus corona.

Otoritas semprotkan disinfektan di Bandara Daxing, China (Tedward Quinn/Unsplash)

 

Memasuki bulan februari, penyebaran virus corona di dunia makin meluas. Bulan ini adalah bulan terberat bagi China dan beberapa negara lain yang telah terdampak. Bagi Indonesia, bulan Februari justru sangat cerah. Pemangku kepentingan malah doyan-doyannya berguyon. Tanggal 3 Maret, di Gedung Parlemen, anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning berseloroh soal singkatan corona yang ia sebut "komunitas rondo --dalam bahasa jawa berarti janda-- memesona". Selorohan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menkes Terawan.

"Itu tadi dijabarkan sama ahli paru itu di Metro TV, kalau enggak salah, saya lihat. Ini lebih bahaya MERS dan SARS, dibanding itu, daripada si corona. Kecuali komunitas rondo memesona. Bahaya itu penghuni 'korona'-nya itu, sebab hati-hati itu, ya kan," kata Ribka yang disambut tawa para peserta rapat, dilansir Warta Ekonomi.

Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning (Instagram/@ribkatjiptaning)

Tanggal 5 Februari, kasus dalam jumlah besar tercatat. 3.600 penumpang kapal pesiar Diamond Princess dikarantina di Pelabuhan Yokohama, Jepang. Kasus ini jadi kasus terbesar pertama di luar China. Di hari yang sama, WNI pertama di Singapura terkonfirmasi positif. Setali, Universitas Harvard, Amerika Serikat (AS) menyampaikan pertanda buruk hari itu. Lewat sebuah studi yang terbit di jurnal medRxiv, para peneliti menyimpulkan Indonesia seharusnya sudah mengonfirmasi kasus di dalam negeri.

Kejadian lain di hari itu, Indonesia resmi tutup penerbangan dari dan menuju China setelah menerima rujukan Public Health Emergencies of International Concern (PHEIC) dari WHO. Namun, sehari setelah penutupan, 285 warga negara China tercatat masuk ke Indonesia. Tiga orang lagi datang menyusul pada 8 Februari. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea dan Cukai, Syarif Hidayat menjelaskan, kemungkinan warga negara China bisa masuk karena datang dengan maskapai dari negara selain China. "Bisa saja melalui pesawat lain. Melalui Singapura, melalui Timor Leste," kata Syarif, ditulis Tirto.

Lalu lintas manusia di Bandara Soekarno Hatta (Irfan Meidianto/VOI)

Sikap serupa yang ditunjukkan Ribka turut dipertontonkan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ketika wartawan menanyakan dugaan virus corona di Batam. Luhut menjawab, "(Corona masuk Batam?) Hah? Mobil Corona?" katanya, ditulis Detik.

Hari demi hari, kabar keberadaan virus corona di Indonesia menguat. Pemerintah saat itu dianggap menutupi kebenaran. Terawan merespons dengan menantang Universitas Harvard membuktikan studinya secara langsung. "Ya, Harvard suruh ke sini. Saya suruh buka pintunya untuk melihat. Tidak ada barang yang ditutupi," kata Terawan, ditulis CNN Indonesia.

Pada 12 Februari, Jokowi menawarkan bantuan untuk menangani COVID-19 kepada China yang sedang berada di fase krisis. Di hari yang sama, WHO mengumumkan "COVID-19" sebagai penyebutan untuk wabah yang diakibatkan virus ini. Sehari setelah penawaran bantuan Indonesia untuk China, perusahaan Singapura, Temasek Foundation justru menawarkan bantuan alat pengujian virus corona kepada Indonesia. Indonesia diminta serius melakukan deteksi. Namun, bantuan itu ditolak Terawan karena merasa alat yang dimiliki otoritas Indonesia telah sesuai dengan standar WHO. Belakangan, Jokowi membantah penolakan itu.

Di tanggal 14 Februari, Prancis catatkan kematian pertama akibat COVID-19 di Eropa. Korbannya adalah seorang turis China berusia 80 tahun. Tiga hari berselang, giliran Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang berkelakar. Menurutnya, orang Indonesia memiliki kekebalan tubuh super karena gemar memakan nasi kucing. "Tapi (ini) guyonan sama Pak Presiden, ya. Insyaallah, ya, (virus) COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal," tutur Budi ditulis Republika. Satu bulan setelah pernyataan ini, tepatnya 16 Maret, Budi Karya dinyatakan positif COVID-19. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga ikut-ikutan. Ia menyebut sulitnya perizinan investor di Indonesia turut berdampak pada sulitnya virus corona masuk ke Indonesia. "Sampai katanya virus korona enggak masuk ke Indonesia karena izinnya susah," katanya, ditulis Okezone

Pada 21 Februari, lonjakan kasus atau outbreak terjadi di Korea Selatan. Penyebaran amat cepat terjadi di Gereja Shincheonji, Kota Daegu. Keadaan semakin gawat. Dua hari setelah outbreak di Korea Selatan, Italia memutuskan me-lockdown sejumlah wilayah. Sepuluh kota di Lombardy ditutup aksesnya.

Di tengah kondisi ini, sebuah ide "brilian" muncul di kepala pemerintah. Mereka menganggarkan Rp72 miliar untuk mempromosikan pariwisata Indonesia lewat buzzer di media sosial. Hal ini dilakukan untuk menangkal dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata. Pemerintah berstrategi menyasar wisatawan dari negara yang --saat itu-- masih aman, seperti Australia dan beberapa negara Eropa yang tak terdampak.

Selain buzzer, pemerintah juga menggelontorkan dana Rp443,39 miliar sebagai insentif 30 persen diskon tiket pesawat ke sepuluh tujuan wisata di Indonesia. Diskon yang diberlakukan Maret sampai Mei 2020 itu ditargetkan untuk dinikmati 25 persen penumpang per pesawat. "Kami beri dukungan untuk sepuluh destinasi wisata untuk tidak memungut pajak hotel dan restoran," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, ditulis CNN Indonesia.

 

Tertular

Pada 2 Maret, Presiden Jokowi mengumumkan dua kasus COVID-19 pertama di dalam negeri. Seorang ibu 61 tahun dan anaknya, 31 tahun, yang berdomisili di Depok, Jawa Barat dinyatakan positif. Jokowi, dalam kesempatan itu menyatakan Indonesia siap menangani COVID-19. "Sejak awal, pemerintah benar-benar mempersiapkan. Rumah sakit lebih dari seratus dengan ruang isolasi yang baik," kata Jokowi hari itu.

Hari yang sama, di tempat berbeda, Menkes Terawan Agus Putranto menjelaskan, penularan pertama terjadi pada pasien 31 tahun yang berdansa dengan seorang warga Jepang pada 14 Februari. Setelah dansa di malam valentine itu, ia mengalami batuk berkepanjangan hingga akhirnya dinyatakan positif COVID-19 pada 28 Februari.

Yang jadi masalah, identifikasi virus corona baru dipastikan setelah si warga Jepang memberi kabar kepada pasien 31 tahun bahwa si warga Jepang dinyatakan positif COVID-19 oleh rumah sakit di Malaysia. Ada yang tidak beres di sini. Pertama, virus tak teridentifikasi sejak awal. Hal itu berimplikasi pada perawatan terhadap dua pasien yang dilakukan di luar ruangan isolasi. Bayangkan, apa jadinya jika warga Jepang tak pernah menelepon?

Kelemahan ini diakui Juru Bicara Kemenkes Achmad Yurianto kepada VOI. Ia mengakui keterlambatan otoritas mengidentifikasi virus corona di dalam tubuh pasien. "Memang, kalau tidak ada telepon, kita akan semakin telat mengetahuinya. Semakin telat ... Seandainya tidak ada telepon, mungkin RS yang merawat tidak segera memindahkannya," katanya di Kantor Kemenkes pada Selasa, 3 Maret.

Ada beberapa alasan yang menurut Yuri jadi kendala otoritas mengidentifikasi. Pertama, pasien pengidap tidak menyadari dirinya terjangkit virus. Ia tak tahu warga Jepang yang berdansa dengannya telah terpapar. Kedua, yang rasanya juga dirasakan banyak orang, bahwa pada dasarnya gejala COVID-19 mirip dengan beberapa penyakit lain.

Meski begitu, Yuri menolak disebut abai. Menurutnya, setelah ada informasi dari pihak ketiga, RS Mitra Keluarga langsung bertindak memindahkan kedua pasien ke RSPI Sulianti Saroso. "Tapi, ketika ada informasi, ada contact tracking-nya, maka langsung rumah sakit yang merawat memindahkan," tutur Yuri.

Simpang siur diagnosis ini juga sempat terjadi. Seorang pria di Cianjur dinyatakan positif COVID-19 setelah meninggal dunia. Di awal peristiwa kematian korban, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman sempat menyatakan kematian korban adalah kasus COVID-19. Herman kemudian ditegur oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Herman disebut Mahfud telah menyebar kabar sembarang. Lebih parah lagi, pemerintah pusat meminta pemerintah di daerah tak banyak cakap. Otoritas sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Namun, belakangan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengonfirmasi kematian itu sebagai kasus COVID-19. Istri dan anak korban pun dipastikan dalam kondisi tertular. Mahfud, diam, tak lagi menimpali.

Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (Sumber: Istimewa)

Tiga hari setelah pengumuman, Mahfud membuat pertanyaan bahwa kematian virus corona tak lebih banyak dari jumlah korban meninggal akibat penyakit flu biasa. "Flu biasa itu lebih banyak korbannya yang meninggal," kata Mahfud, ditulis Suara.com. Di hari yang sama, Indonesia melarang masuk pendatang dari Italia, Korsel, dan Iran, tiga negara yang saat itu terdampak paling parah.

Empat hari berselang, pertama kalinya Indonesia mencatatkan peningkatan drastis kasus COVID-19, dari tujuh orang di tanggal 8 Maret hingga 13 orang di hari itu. Esokan harinya, WHO mendorong Indonesia menetapkan status darurat nasional COVID-19. Dorongan itu direspons dengan penetapan status bencana nasional nonalam untuk COVID-19 pada 14 Maret. Tiga hari setelah itu, bertepatan ketika Prancis me-lockdown total seluruh negara, Indonesia menetapkan masa darurat bencana wabah COVID-19 sampai 29 Mei. 

Angka kasus positif COVID-19 terus meningkat. Pada tanggal 19 Maret, tercatat 309 orang positif, di mana 15 di antaranya sembuh dan 25 meninggal. Di hari itu juga pemerintah menyatakan akan mempersiapkan Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta Utara untuk dijadikan rumah sakit darurat. Jokowi, hari itu juga memerintahkan agar rapid test segera dilakukan. Di China, hari itu mereka mengumumkan kabar baik. Untuk pertama kalinya, tak ada kasus baru sejak kasus pertama diumumkan di Wuhan.

Ruang isolasi RSPI Sulianti Saroso (Diah Ayu Wardani/VOI)

Pada 21 Maret, Institut Teknik Bandung (ITB) menerbitkan hasil studi berisi proyeksi, bahwa puncak kasus COVID-19 akan terjadi pada pekan kedua hingga ketiga April dan berakhir pada pekan ketiga Mei dengan akumulasi kasus positif yang diperkirakan mencapai 60 ribu. 23 Maret, Mahfud mengubah pernyataannya. Jika sebelumnya COVID-19 tak lebih mematikan dari flu biasa, hari itu Mahfud justru meminta tolong kepada media agar mengedukasi masyarakat tentang betapa berbahayanya COVID-19.

Desakan kepada pemerintah semakin luas. Berbagai opsi muncul, salah satunya lockdown. Langkah itu disebut manjur dilakukan di berbagai negara. Namun, Jokowi menegaskan tak ada opsi lockdown. Pemerintah memilih jalan lebih lentur dengan mengimbau masyarakat menerapkan social distancing. Sejak itu juga opsi-opsi lain untuk merumahkan proses belajar dan bekerja muncul. Bahkan, belakangan, pemerintah memutuskan meniadakan Ujian Nasional (UN).

Hingga berita ini ditulis, banyak perkembangan yang diberikan pemerintah, terutama soal angka kematian yang terus bertambah seiring meningkatnya jumlah kasus positif. Parahnya, berbagai studi mencatat prediksi bahwa angka yang hari ini terdeteksi pemerintah masih jauh dari jumlah kasus sebenarnya, yang berkisar di angka 30 ribu hingga 60 ribu.

Kekhawatiran terus meningkat. Pemerintahan di daerah-daerah mulai mengambil langkah mandiri menutup akses masuk ke wilayah. Tegal dan Tasikmalaya telah menyatakan segera karantina wilayah. Sementara Papua telah lebih dulu menutup pintu masuk utama mereka, yakni Bandara Sentani.

Selain berbagai persoalan yang kami paparkan di atas, pengangkatan duta imunitas, strategi ekspor masker besar-besaran ke China ketika ancaman COVID-19 mengintai, hingga minimnya penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis di garda depan adalah bukti kesulitan pemerintah. Hal ini penting, apalagi banyak kasus COVID-19 yang tak menunjukkan gejala. Transparansi antara pemerintah dan rakyat harus terjalin baik.

Di tengah kekurangan tenaga medis, pemerintah juga harus menghadapi ancaman mogok dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menuntut penyediaan APD. Tuntutan IDI merujuk pada delapan dokter dan satu perawat meninggal dalam upaya penanganan COVID-19.

Tak ada alasan berlambat-lambat. Langkah cepat dan terukur wajib dilakukan. Pun jika ekonomi adalah fokus pemerintah. Warga Indonesia juga jangan cuma berpangku tangan saja terhadap pemerintah. Siapa pun yang baca tulisan ini, punya andil menghentikan penyebaran COVID-19. Tapi dengan mengabaikan imbauan pemerintah soal physical distancing, kita juga berperan besar bikin COVID-19 makin mewabah.