JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan tak akan melakukan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Hal ini disampaikannya untuk menjawab polemik yang berkembang di tengah publik.
"Perlu saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin, 16 Maret.
Menurut Jokowi, kebijakan ini sudah diambil secara terukur. Tujuannya, selain untuk menghambat penyebaran virus tersebut, kebijakan ini diharap tak memperburuk dampak ekonomi dan mempersulit kehidupan masyarakat.
Ketimbang memikirkan opsi lockdown, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, yang terpenting adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga jarak dan mengurangi kerumunan yang berisiko menyebarkan virus tersebut.
"Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 dengan tetap mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Baik itu urusan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya," tegas Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi memerintahkan agar pemerintah pusat dan daerah menyiapkan transportasi publik yang baik serta menjaga kebersihan moda transportasi tersebut.
Selain itu, semua moda transportasi umum juga diharapkan bisa mencari cara untuk mengurangi tingkat kerumunan, mengurangi antrian, dan mengurangi kepadatan di dalamnya sehingga masyarakat tetap bisa menjaga jarak aman.
Jokowi menambahkan, pemerintah daerah tak sembarangan mengambil informasi dan terus berkomunikasi dengan kementerian terkait dan satgas COVID-19 sebelum mengambil keputusan di wilayahnya.
"Semua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan COVID-19 harus dibahas terlebih dahulu dengan pemerintah pusat," ungkap dia.
Selain itu untuk mengurangi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat, Jokowi mengingatkan hanya ada satu pintu informasi yaitu Satgas COVID-19 yang telah dibentuknya dan diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo.
"Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, yang disampaikan kepada publik saya juga minta agar Satgas COVID-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi kepada masyarakat."
BACA JUGA:
Pelajar diingatkan belajar di rumah bukan ke warnet
Terkait kegiatan belajar di rumah, Presiden Jokowi meminta pelajar dan mahasiswa benar-benar melakukan hal tersebut selama dua pekan ke depan. Tujuannya, agar pelajar dan mahasiswa tidak melakukan mobilisasi dengan tujuan mencegah penyebaran COVID-19.
Apalagi menurut Jokowi, sudah banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa untuk belajar di rumah. Salah satunya adalah memanfaatkan platform belajar secara daring yang disediakan secara gratis oleh ruangguru, zenius, maupun Google.
"Artinya ini sudah berjalan hari ini kita mengajak agar guru bisa mengarahkan ke sana dalam dua minggu ke depan. Sehingga betul-betul belajar dari rumah bisa efektif. Kalau ini bisa efektif, saya yakin mengurangi banyak sekali mobilitas pelajar, mahasiswa dan mengurangi penyebaran COVID-19," kata mantan Wali Kota Solo ini.
Walaupun dia mengakui belum semua sekolah siap mengikuti kebijakan ini, karena ada sekolah yang belum mampu belajar secara online namun dia tetap meminta keaktifan dari para guru dan sekolah untuk membimbing anak-anaknya.
Jokowi juga berpesan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk bersungguh-sungguh menjalankan anjuran tersebut. Dia juga meminta agar siswa dan mahasiswa tidak memanfaatkan situasi saat ini untuk bersenang-senang atau malah berpergian.
"Jangan sampai kita harapkan, pelajar diliburkan tapi malah bermain ke warnet, ke tempat yang banyak kerumunan," tutupnya.
Terkait
