Jika Jakarta dan Yogyakarta Lockdown, Sandiaga Uno Akan Siapkan Sederet Bantuan Sosial

JAKARTA - Kasus COVID-19 di Tanah Air terus mengalami penambahan. Di tengah tingginya kasus ini, muncul isu penguncian atau lockdown untuk wilayah DKI Jakarta dan Yogyakarta. Jika lockdown benar-benar diberlakukan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah menyiapkan sederet bantuan sosial.

"Kita akan genjot program-program intervensi dari segi bantuan sosial. Adapun bantuannya berupa dana hibah pariwisata dan ekonomi kreatif, bantuan permodalan, bantuan insentif, bantuan likuiditas," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 22 Juni.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku ingin sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap mampu bertahan bagaimanapun kebijakannya sekalipun berupa lockdown atau pembatasan akses keluar dan masuk suatu daerah.

"Dan, dana-dana pemulihan ekonomi nasional agar bisa membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa bertahan di tengah memasuki periode seandainya pemberlakuan lockdown dilakukan," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan jika opsi lockdown yang diambil untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ia pun bersiap dengan pengaturan yang lebih terukur.

"Tentunya kita sangat menghormati keputusan dari kementerian lembaga yang mewenangi atau yang berwenang atas keputusan tersebut dan kami akan menyesuaikan," ucapnya.

Sekadar informasi, seruan untuk melakukan lockdown demi meredam kasus COVID-19 masih nyaring, salah satunya dari ekonom. Bahkan, kondisi ekonomi Indonesia disebut bakal makin parah jika pemerintah tidak segera melakukan lockdown.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah harus mencontoh Pemerintah China yang langsung melakukan lockdown. Meskipun Indonesia terlambat mengambil opsi ini, kata Bhima, hal ini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali.

"Iya kita terlambat untuk putuskan lockdown di awal, tapi lebih baik terlambat dibanding tidak sama sekali. Pemerintah harus mencontoh China melakukan lockdown dengan tetap lakukan pengawasan efektif," katanya kepada VOI, Senin, 21 Juni.

Bhima mengatakan jika pemerintah ingin mengambil langkah tegas untuk menutup akses masuk dan keluar atau lockdown harus dilakukan di 34 provinsi yang berada di wilayah Indonesia. Jika tidak, kata dia, lockdown tidak akan efektif.

"Sebaiknya segera diputuskan saja, kalau mau lockdown ya secara nasional, tidak bisa satu provinsi memutuskan lockdown, tidak akan efektif," ucapnya.

Selama ini, kata Bhima, pemerintah juga sering mengadu narasi antara pilihan kesehatan dan ekonomi. Padahal coba-coba pelonggaran untuk pemulihan ekonomi misalnya pembukaan tempat wisata secara prematur justru blunder bagi ekonomi sendiri.

"Pemerintah harus mendengar saran dari ahli kesehatan. Sekali lockdown efektif maka ekonomi akan tumbuh solid, tidak semu seperti sekarang. Seakan tingkat kepercayaan konsumen naik, tapi setelah ledakan kasus COVID-19 berisiko turun lagi. Kita jangan sampai mengulang lagi di titik nol," ujarnya.

Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan "rem darurat" ataupun kebijakan lockdown terkait kasus COVID-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

Sementara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Jogja lockdown. Keputusan ini ditempuh usai sebelumnya Sultan mengancam akan menerapkan lockdown jika PPKM tak efektif.