Situasi Lagi Sulit, DPR Minta KPU Minimalisir Anggaran Pemilu 2024
JAKARTA - Pimpinan DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji ulang serta meminimalisir total rencana anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mencapai Rp86 triliun.
"Kita harapkan permintaan dana yang diminta KPU itu dapat Diminimalisir," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senin, 20 Agustus.
Menurut Dasco, angka tersebut perlu dipertimbangkan kembali mengingat saat ini kondisi ekonomi Indonesia dalam situasi sulit akibat pandemi COVID-19.
"Kita harus lihat bagaimana keseimbangan dan kestabilan ekonomi negara kita dalam masa pandemi ini," kata Dasco.
Ketua harian DPP Partai Gerindra itu memahami, usulan KPU tersebut meliputi biaya tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama penyelenggaraan pemilu. Namun, kata Dasco, perlu juga dilihat secara situasional.
Dasco pun sepakat dengan usulan Komisi II DPR untuk mempertimbangkan penyesuaian terhadap setiap tahapan-tahapan Pemilu serentak pada 2024.
"Kita serahkan kepada komisi teknis dan KPU yang tentunya lebih tahu mana tahapan-tahapan yang bisa dihemat dalam rangka menghemat keuangan negara dan untuk supaya kestabilan ekonomi tetap terjaga," pungkasnya.
Baca juga:
- World Cleanup Day 2021, Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah Terbanyak, Masuk Rekor Indonesia
- Bakal Patuhi Putusan Pengadilan Soal Polusi Udara Jakarta, Anies: Kami Sepemahaman dengan Penggugat
- Progam Zero Waste Turki Mampu Daur Ulang 24,2 Juta Ton Sampah, Selamatkan Lingkungan, Buka Lapangan Kerja
- Polusi di Batavia Sejak Zaman Belanda
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu Serentak 2024 mendatang sebesar Rp86 triliun. Rincian anggaran itu terdiri dari Rp 8,4 triliun dari APBN 2021 atau 10 persen , Rp 13,2 triliun dari APBN 2022 atau 15 persen.
Kemudian, Rp 24,9 triliun dari APBN 2023 atau 29 persen, Rp 36,5 triliun dari APBN 2024 atau 42 persen, dan Rp 3,09 triliun dari APBN 2025 atau 4 persen.
Ketua KPU RI, Ilham Saputra, menjelaskan usulan anggaran tersebut termasuk penguatan infrastruktur KPU hingga di daerah-daerah. Pasalnya, kata dia, masih banyak kantor KPU di daerah yang menyewa dan dipinjamkan Pemda.
“Karena memang anggaran yang kami usulkan itu termasuk penguatan infrastruktur kami, termasuk pembangunan gedung. kantor-kantor kami banyak yang sewa masih ada yang dipinjamkan pemda,” ujar Ilham saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis, 16 September.
KPU juga mengusulkan anggaran Rp13,295 triliun pada 2022 untuk tahapan persiapan Pemilu 2024. Diketahui, tahapan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pilkada Serentak 2024 rencananya akan dimulai tahun 2022.
Namun, menurut Ilham, jumlah anggaran yang tersedia dari Kementerian Keuangan masih jauh dari kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Yang sekarang sudah ada bersama Kemenkeu ini baru Rp2 triliun. Kebutuhan anggaran KPU tahun anggaran 2022, kami berharap bisa disetujui Rp13.295.842.682.000," paparnya.