Bahas Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024, KPU Bakal Bertemu DPR dari Jumat Hingga Minggu

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pertemuan untuk konsultasi (konsinyering) lanjutan dengan DPR pada pekan ini membahas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada pekan ini.

Ada dua hal penting yang akan dibahas, utamanya tahapan dan anggaran kontestasi politik tersebut. Rencananya, kegiatan ini bakal dilakukan sejak Jumat, 13 Mei besok hingga Minggu, 15 Mei mendatang.

"Insyaallah, 13 sampai 15 (Mei, red). Jumat sampai Ahad besok (konsinyering lanjutan, red)," kata Ketua KPU Hasyim Asyari kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis, 12 Mei.

"Konsentrasinya membahas dua hal. Tahapan pemilu dan anggaran, terutama anggaran yang diperlukan untuk dicairkan pada kegiatan 2022 ini," imbuhnya.

Hasyim mengatakan berdasarkan perhitungan KPU, jumlah anggaran yang diperlukan lembaganya untuk menggelar pemilu serentak mencapai Rp76 triliun. Sehingga, dengan pertemuan ini, diharap semua bisa terang benderang.

Hasyim menyebut konsinyering ini juga akan membahas perihal durasi kampanye. Ada beberapa opsi yang disampaikan dari KPU pada DPR nantinya.

"Ada beberapa opsi mana yang paling memungkinkan ya. Bukan yang paling baik tapi paling memungkinkan. The most possible itu yang kita pilih," tegasnya.

"Semoga saja dan nanti RDP bahas tahapan semoga cukup sekali saja," ujar Hasyim.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran.

"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai Juni 2022, saya minta semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu termasuk dukungan anggaran," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Antara, Kamis, 28 April.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyebut kebutuhan anggaran pemilu 2024 mencapai Rp110,4 triliun dengan rincian anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) senilai Rp33,8 triliun.

"Bantuan, baik dari APBN dan APBD agar Pemilu 2024 terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambah Jokowi.